Day: February 21, 2018

Serap Aspirasi Komponen Pariwisata, Supadma Rudana Siap Perjuangkan Dana Perimbangan di Senayan

Komponen pariwisata di Bali mempertanyakan perjuangan dana perimbangan keuangan daerah-pusat dari sektor pariwisata yang sampai saat ini tidak kunjung direbut Bali. Dana perimbangan yang diperoleh Bali tidak sebanding dengan sumbangan devisa sekitar Rp44 Triliun lebih setahun ke pusat dari sektor pariwisata Bali.

Hal itu mereka sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat Putu Supadma Rudana dengan komponen pariwisata di Sekretariat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Denpasar, Jumat (13/10/2017). Hadir dalam RDP itu Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Ketua ASITA Bali I Ketut Ardana serta sejumlah stackholder lainnya.

Ketua BTB Parta Adnyana mengatakan, Provinsi Bali berkontribusi Rp 44 triliun lebih dari pariwisata ke pusat. Namun dalam pembagian dana perimbangan dari pusat ke daerah, Bali tidak mendapatkan angka maksimal.

Menurut dia, dengan kontribusi sebesar itu Bali setidaknya harus mendapat pembangian dana perimbangan sebesar Rp4 Triliun. Dengan dana Rp 4 triliun itu, kata dia, jalan dan infrastruktur lainnya di Bali termasuk di Pura Besakih dan kawasan lainnya akan tertata bagus.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Bali hanya mendapatkan sedikit dana perimbangan karena Undang-Undang yang mengatur dana perimbangan pusat dan daerah tidak memasukan adat dan budaya sebagai sumber daya. Berbeda dengan Kalimantan yang berkontribusi ke pusat dengan hasil tambang. Sehingga dapat jatah Rp 10 triliun.

Karena itu ia meminta kepada Supadma Rudana untuk memperjuangkan di Senayan agar Bali mendapat dana perimbangan dari sektor pariwisata. Caranya mendorong revisi UU tersebut agar memasukan adat dan budaya sebagai sumber daya, sehingga bisa mendapat pembagian dana perimbangan dari pusat. Sebab, adat dan budaya yang menunjang pariwisata Bali.

“Saya berharap Pak Supadma Rudana bersama wakil rakyat lain di Komisi X bersatu, supaya adat dan budaya Bali ini masuk sebagai sumber daya dalam undang-undang. Adat dan Budaya Bali luar biasa menunjang pariwisata Bali,” kata Parta Adnyana.

Selain perjuangan dana perimbangan dari pariwisata ini, komponen pariwisata Bali juga menyampaikan keluahan soal ancaman terhadap pariwisata budaya di kawasan Ubud Gianyar, dengan adanya pembangunan City Hotel. Ubud dinilai tidak cocok untuk dibangun City Hotel, karena bukan kawasan perkotaan, namun menjual destinasi budaya yang kental dengan suasana desa.

Menanggapi aspirasi tersebut, Supadma Rudana mengapresiasi GIPI dan BTB yang konsisten mengawal pariwisata di Bali. “Termasuk situasi di Ubud Gianyar yang memang harus terjaga sebagai kawasan wisata budaya. Ini perlu ada komitmen kita bersama-sama dulu. Maka peran GIPI dan BTB di sini luar biasa,” kata Wasekjen DPP Demokrat ini.

Terkait perjuangan dana perimbangan pusat dan daerah, Politisi asal Desa Peliatan Kecamatan Ubud, Gianyar ini mengatakan, GIPI dan BTB bisa juga menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah dan DPRD Bali. Pihaknya di Komisi X membidangi pariwisata siap jemput aspirasi tersebut dan menyampaikan dalam rapat kerja di DPR RI. “Saya akan bahas di Fraksi Demokrat, nanti Fraksi Demokrat akan mengawalnya melalui komisi-komisi,” tegas Supadma Rudana.

Ia mengatakan, pihaknya memikirkan saatnya membuat konsep besar kepariwisataan. “Ada sebuah Lab yang home basenya ada di Bali. Pasti di manapun akan terjadi masalah. Di sini tujuannya ada Lab, dalam mengawal tantangan kepariwisataan kita. Permasalahan di Bali ini kan sekarang harus ada konsep besar untuk kepariwisataan Bali. Kan sudah ada tagline yang diciptakan hari ini, ‘We Are Ready, I am Ready’,” katanya.

Lebih lanjut Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini mengatakan, pariwisata Bali tetap butuh promosi. Terlebih lagi dengan ancaman erupsi Gunung Agung di Karangasem. Ia menegaskan, pariwisata tak bisa maju tanpa promosi.

“Artinya kita mulai menyapa semua pihak untuk datang berkunjung ke Bali. Ini konsep promosi besar stackholder di Bali yang saya tangkap dalam RDP hari ini. Tourism is not about promotion only. Pariwisata tidak akan pernah maju tanpa promosi, harus promosi,” pungkas Supadma Rudana.****

 

Sumber : POS BALI, 13 Oktober 2017

Gencar Temui Konstituen, Supadma Rudana Serap Aspirasi Pecalang dan Pedagang Kuliner

Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Putu Supadma Rudana terus memanfaatkan waktu akhir pekannya untuk menemui konstituennya di Bali. Aksi turun ke bawah (turba) menemui berbagai kelompok masyarakat, ini rutin dilakukan anggota Komisi III DPR RI ini sejak akhir Agustus lalu, tak lama setelah dirinya dilantik menjadi anggota DPR RI menggantikan Putu Sudiartana alias Leong pada 24 Agustus lalu.

Pada 17-18 September lalu, Supadma Rudana menemui berbagai komunitas kalangan anak- anak muda dari berbagai profesi, pacalang hingga usaha kuliner tradisional Bali. Wakil Sekjend DPP Partai Demokrat ini memotivasi dan menyerap aspirasi mereka untuk diperjuangkan dalam kapasitas sebagai wakil rakyat Bali di senayan.

Selama Turba tersebut, ia melakukan pertemuan dengan anak- anak muda yang sebagian besar menjadi pecalang (petugas keamanan tradisional milik Desa Adat) di Kabupaten Gianyar. Supadma Rudana mengaku salut dengan anak-anak muda ini, sebab mereka peduli dengan keamanan Bali, rela mengabdi menjaga keamanan meskipun tidak mendapatkan gaji. Para pecalang yang tugasnya mengamankan kegiatan berkaitan dengan adat, upacara keagamaan ini, kata dia, secara langsung melestarikan adat dan budaya Bali dan memberdayakan kekuatan anak- anak muda.

Untuk menunjang tugas mereka sebagai pecalang, putra senator (DPR RI) Nyoman Rudana periode 2004-2009 ini memberikan bantuan 18 buah HT (handy talky), supaya kerja Pecalang menjadi lebih efektif dan efisien dalam berkomunikasi melaksanakan tugasnya. ”Anak- anak muda yang terlibat sebagai anggota Pecalang ini punya dedikasi terhadap adat dan budaya Bali. Mereka saya lihat mengikuti perkembangan teknologi tetapi tidak tercabut dari akar budaya Bali,” ujar Supadma Rudana saat ditemui di Denpasar, Selasa (19/9/2017).

Selain di Gianyar, Politisi asal Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar ini juga menemui komunitas penggiat yoga di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar dan olahraga sepeda di pantai Sanur. Ia mengapresiasi kegiatan positif anak-anak muda tersebut. “Saya mendukung kegiatan anak- anak muda dan remaja ini. Karena dengan padat kegiatan di hari libur mereka ini sudah bisa menghindari diri dari kegiatan negatif,” ujar Supadma Rudana.

Alumni Universitas Webster Amerika Serikat ini mengatakan, kegiatan penggiat olahraga sepeda di kawasan Pantai Sanur dan komunitas Yoga di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar perlu ada regulasi dan perizinan yang mudah. Terutama soal lokasi dan tempat yang memadai. “Aspirasi yang saya tangkap dari penggiat yoga ini adalah izin lokasi yang memadai perlu diberikan supaya mereka bisa lebih mudah melakukan kegiatan. Yoga ini adalah kegiatan yang sudah mendunia dan digandrungi masyarakat,” katanya.

Di pesisir pantai Sanur, Supadma Rudana juga melakukan dialog dengan para pelaku usaha kuliner, sembari berbaur dengan masyarakat setempat. Ia mengaku para pelaku usaha kuliner itu mengeluhkan kurangnya modal usaha. Menurut dia, para pelaku usaha kuliner ini perlu difasilitasi untuk mendapatkan modal usaha. Pedagang kuliner ini rata- rata usaha kecil yang sebenarnya bisa memajukan perekonomian masyarakat yang ada di Bali. “Modal usaha ini menjadi persoalan. Perlu difasilitasi dengan lembaga terkait untuk mendapatkan modal. Tentu kami akan memfasilitasinya,” pungkas Supadma Rudana.***

 

Sumber : POS BALI, 20 September 2017

Luar Biasa, Putu Rudana Sumbangkan Gaji DPR untuk Renovasi Pura

Anggota Komisi X DPR Putu Supadma Rudana menyerahkan sebagian gajinya sebagai Anggota DPR untuk merenovasi Pura Puseh, Desa Adat Peliatan, Kabupaten Gianyar. Hal ini sebagai bentuk kepedulian dirinya terhadap perkembangan kebudayaan dan keberagamaan di Bali.

Hal ini menyusul minimnya bantuan pemerintah terhadap keberlangsungan pura di provinsi Bali, sehingga diharapkan bantuan dari dirinya terhadap pura dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan upacara.

“Saya sumbangkan melalui gaji saya, harapannya menjadi pura yg layak sebagai tempat upacara masyarakat,” ujar Putu saat meninjau Pura Puseh, Sabtu, (17/02/2017).

Kontribusi yang diberikan Putu Supadma ini menyusul rencana Desa Adat Peliatan dalam menyiapkan kegiatan Karya Agung di tahun 2021 yang sudah berlangsung 35 tahun sekali. Wujud perhatian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Desa Adat Peliatan.

“Di Desa Peliatan, yang intinya mereka sedang menyiapkan kegiatan karya agung di tahun 2021. Tiap 35 tahun sekali, sehingga akan ada penataan pura , erbaikan dan pembangunan pura,” tutur Putu Supadma.

Kesungguhan Putu Supadma dalam melestarikan budaya, etos kerja dan ritual keagamaan di Bali ini membuat masyarakat Bali menjadi bangga. Tak heran jika hampir setiap minggu selalu saja ada warga yang datang ke rumahnya untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan keluhan. Putu Supadma pun selalu menyambut baik semua masyarakat yang hadir tersebut.

“Saya komitmen memberikan bantuan dana yang bersumber dari gaji saya sebagai Anggota DPR untuk melestarikan Pura Puseh ini. Harapannya ini dapat memberikan manfaat dalam berbagai macam kegiatan upacara,” tutur Politisi Partai Demokrat ini.

Masyarakat Desa Adat Peliatan ini pun menyambut baik atas kepedulian PSR ini. Sehingga kepedulian wakil rakyat terhadap kebutuhan masyarakat ini patut menjadi contoh ditengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR. (AM)

 

Sumber : www.lintasparlemen.com/

Komisi X DPR RI Janjikan Anggaran Pusat

Ketua Asosiasi Museum Indonesia yang juga anggota Komisi X DPR RI dapil Bali, Putu Supadma Rudana prihatin dan menyayangkan musibah kebakaran yang terjadi di Museum Bahari Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (16/1).

Pasca Kebakaran Museum Bahari

Menurutnya kebakaran ini merupakan pertanda bahwa bangsa ini harus mulai memperhatikan museum terlebih khusus lagi Pemprov DKI Jakarta. Supadma mengatakan kerugian akibat kebakaran tersebut tak bisa dinilai besarnya. “Saya sangat sedih dan menyayangkan karena beberapa koleksi-koleksi miniatur model perahu dan alat-alat navigasi bersejarah ini hangus terbakar. Bisa saja kebakaran di Museum Bahari ini sebagai tanda, agar manusia dan seluruh stackholder memberikan perhatian kepada museum. Karena alam akan beraksi ketika kekayaan negara yang bersejarah tidak dikelola dengan baik. Mari kita panjatkan doa bersama dan saling bergandengan tangan untuk segera evaluasi pengelolaan museum kedepan, ” ujar Supadma Rudana didampingi Kepala Museum Bahari, Husnizon Nizar alias Sonny dan Ketua Asosiasi Museum Daerah (AMIDA) DKI Jakarta, Yoyok T Herlambang.

Supadma Rudana juga meminta agar masalah keamanan dan perawatan museum yang berada di Jakarta menjadi perhatian oleh Kemendikbud dan pemerintah DKI Jakarta agar tidak terulang kejadian seperti ini lagi. “Peran pemerintah sangat penting, AMI sangat mengapresiasi pemda yang sigap atas kejadian kebakaran di Museum Bahari. Kami berharap mulai saat ini pemerintah DKI Jakarta menunjukan komitmen dan dukungan penuh revitalisasi untuk merestorasi permuseuman di DKI Jakarta baik dari keamanan, kenyamanan serta perawatannya, bagaimanapun gedung juga harus diperhatikan tentang keselamatan bagi pengunjung baik dari sisi kekuatan, bahaya kebakaran ataupun lainnya. Ada sekitar 60 lebih museum di DKI Jakarta yang bisa dijadikan kawasan edukasi, rekreasi dan hiburan bagi publik untuk berinteraksi dan mendapatkan gagasan dari museum. Saya yakin pak Anies yang paling paham pentingnya Museum Indonesia karena dulu pernah menjadi Mendikbud,” kata Putu Supadma Rudana.

Politisi Demokrat asal Desa Peliatan Ubud Kabupaten Gianyar ini menjelaskan bahwa AMI bersama seluruh anggotanya terus memberikan dukungan penuh kepada permuseuman Indonesia, khususnya bagaimana perhatian pemilik ataupun stake holder terhadap museum. “Kita akan mendukung terus sahabat-sahabat permuseuman Indonesia yang memang dengan segala keterbatasan terus mengabdi dan berjuang untuk warisan dan kekayaan sejarah bangsa,” kata Putu Supadma Rudana.

Pemilik Museum Rudana ini berharap dengan adanya kejadian seperti ini langkah komprehensif yang bisa dikonkritkan pemerintah secepatnya adalah sistem manajemen pengelolaan museum yang baik.

“Mulai saat ini pemerintah harus memaksimalkan museum sebagai wisata utama dan pertama di berbagai daerah. Saat ini kegiatan internasional yang paling dekat adalah Asian Games 2018, mari kita menjadikan museum menjadi informasi terdepan dengan menampilkan museum di bandara, maupun di venue-venue olahraga seperti GBK. Saya dari komisi X DPR RI akan mendorong dari anggaran, kelembagaan, dan sosialisai gerakan cinta museum kepada anak-anak di Jakarta dan seluruh Indonesia untuk pengelolaan museum yang lebih baik,” ucapnya. *nat

 

Sumber: Nusa Bali, 18 Januari 2018