TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana alias PSR menyatakan bahwa keberadaan Bali di muka bumi memberikan inspirasi bagi dunia dalam menerapkan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Hal ini yang menyebabkan Bali menjadi tuan rumah dari agenda Forum World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) III yang berlangsung dari tanggal 4-5 September 2019.
Kegiatan yang dilangsungkan di Hotel Patra Jasa, Kuta, Bali ini dihadiri oleh 150 delegasi dari 28 negara.
“Bali memiliki tiga kearifan lokal, yakni Tri Hita Karana, Subak dan Hari Raya Nyepi, sehingga menjadi daya tarik dunia,” tutur PSR, Jumat (6/9/2016).
Ia menyatakan bahwa Bali telah berhasil menerapkan ‘green tourism’ atau ‘sustainable tourism development. Oleh sebab itu, Bali menjadi contoh utama dalam pembangunan kepariwisataan yang berbasis Tri Hita Karana – Green Sustainable Tourism Destination.
Ke depan, menurut dia, Bali akan semakin diminati dunia karena memiliki komprehensivitas yang tinggi dalam bidang destinasi.
Politikus Partai Demokrat asal Gianyar ini pun berharap, pertemuan kali ini dapat merumuskan Bali Action yang menjadi tujuan implementasi TPB.
“Ini memang akan dirumuskan dalam Bali Action dari berbagai negara melalui parlemennya untuk menerapkan secepat mungkin agenda 2030 agar pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud,” tandas Supadma Rudana, yang juga Wakil Sekjend DPP Partai Demokrat.
Di sisi lain, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menjelaskan bahwa kegiatan World Parliamentary Forum Sustainable Development (WPFSD) III ini mengambil tema bertema ‘Memerangi Ketimpangan melalui Inklusi Sosial dan Keuangan’.
Ia menjelaskan bahwa tema ini selaras dengan isu strategis dunia terkait masalah kesenjangan yang terjadi di berbagai belahan dunia.
“Saya berpendapat bahwa TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) merupakan komitmen global untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk semua, dan bertujuan untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketimpangan, iklim, degradasi lingkungan, kemakmuran, perdamaian dan keadilan,” ucapnya.
Bamsoet menjelaskan bahwa berbagai ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada di dunia tantangan dalam perwujudan hak asasi manusia.
Dampak ketimpangan pada masyarakat menurutnya dapat sangat parah, terutama menciptakan dan melanggengkan kemiskinan serta marginalisasi, sehingga menyebabkan konflik.
Untuk itu, guna merespons kondisi tersebut. DPR RI dengan berbagai fungsi legislasinya memiliki peran penting guna memastikan komitmen pembangunan seperti yang tertera pada TPB dapat tercapai.
No One Left Behind menurutnya bermakna No Parliament Left Behind, dengan arti parlemen harus selalu terlibat aktif dalam seluruh upaya capaian TPB.
“Indonesia sangat berkomitmen terhadap suksesnya implementasi TPB karena nilai yang terkandung di dalam TPB sejalan dengan fokus kebijakan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Seperti hadir dalam pelaporan Voluntary National Review (VNR) yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York,” jelasnya.
Parlemen ini diakhiri dengan diadopsinya kesepakatan bersama yang dinisiasi oleh DPR RI yakni Bali Roadmap melalui sidang yang dipimpin oleh Dr. Nurhayati Ali Assegaf selaku ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen dan ketua WPFSD.
Bali Roadmap merupakan perwujudan kebutuhan akan komitmen serta political will yang kuat dan petunjuk untuk membangun langkah konkret dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk saat ini dan bagi generasi di masa yang akan datang.
Dalam dokumen ini menekankan pentingnya yakni pertama pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar manusia tanpa terkecuali meliputi aspek kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi.
Hal kedua, mendorong lokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan kearifan lokal setempat.
Ketiga, mendorong kemitraan berbagai pihak terutama pelaku usaha untuk menjawab tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti penyediaan akses pelayanan keuangan yang terbuka bagi semua pihak. (*)
(TRIBUN BALI ONLINE, 6 September 2019)