Terkikisnya nilai-nilai moral, mempengaruhi nilai-nilai kebangsaan, dan adanya indikasi masuknya ideologi asing melalui anak-anak muda di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) harus dicegah semua elemen masyarakat.

Anggota DPR/MPR RI dapil Bali, Putu Supadma Rudana mendapatkan mandat turun di masyarakat melaksanakan sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, 11-12 Februari 2018. Menurut politisi senior Partai Demokrat ini perlu Transfer Knowledge dan Transfer of Value untuk menguatkan nilai-nilai berbangsa dan bernegara bagi generasi muda.

Supadma Rudana mengatakan sosialisasi 4 Pilar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945, Negara Kesatuan Replublik Indonesia dan Bhinekka Tunggal Ika menjadi tanggungjawab MPR RI bekerjasama dengan grassrooth untuk bersinergi supaya membumi dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

“Sosialisasi 4 pilar ini untuk penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan sesuai dengan nilai- nilai Pancasila, UU Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jelas, 4 pilar ini akan terus dibumikan di kalangan generasi muda kita. 4 pilar ini menjadi panduan generasi muda kita. Inilah tugas kami turun ke bawah ke akar rumput,” ujar Supadma Rudana.

Politisi asal Desa Peliatan, Ubud, Kabupaten Gianyar ini mengatakan dengan adanya fenomena masuknya ideologi asing, paham-paham radikal, budaya-budaya asing yang berdampak dengan terpengaruhnya generasi muda, komitmen dan konsisten untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dengan penguatan 4 pilar berbangsa dan bernegara makin penting dan menjadi wajib. Sehingga generasi muda bangsa ini makin kuat pemahamannya akan nilai-nilai kebangsaan dengan 4 pilar tersebut. “Perlu ada transfer knowledge ( transfer pengetahuan) dan transfer of value (transfer nilai) moral dan kebaikan. Kami di MPR RI akan terus bersinergi untuk penguatan 4 pilar ini di daerah. Sesuai dengan tugas dan kewenangan kami akan turun terus menerus,” ujar Wasekjen DPP Demokrat ini.

Supadma Rudana menegaskan terkikisnya nilai-nilai kebangsaan juga makin merembet dengan kejadian maraknya perilaku pelanggaran hukum, intoleran, main hakim sendiri dan makin maraknya perilaku korupsi. “Tidak ada pilihan lain, 4 pilar ini harus menyusup ke relung hati sanubari generasi muda kita,” tegas putra mantan senator Nyoman Rudana ini. Pancasila misalnya kata Supadma Rudana sebagai pondasi atau dasar, berbangsa dan bernegara. “Pancasila menjadi kekuatan utama bangsa dan NKRI,” tegas Supadma Rudana dalam sosialisasi 4 pilar yang diikuti para akademisi dan tokoh masyarakat ini. (7 nat)

Sumber: Nusa Bali, 17 Februari 2018

BALI – Anggota Komisi X DPR Putu Supadma mengelilingi desa desa guna mensosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada masyarakat. Hal ini penting guna meneguhkan pemahaman pada masyarakat di pelosok tentang Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI secara baik dan benar.

Jika selama ini sosialisasi 4 pilar banyak dilakukan di sekolah, instansi dan kampus, maka PSR melakukan ini di desa-desa. Sehingga masyarakat bisa memahaminya secara langsung.

“Saya selaku anggota DPR dan MPR senatiasa memberikan pemahaman yang utuh tentang Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI kepada masyarakat. Ini penting untuk memperkuat identitas bangsa dan memperkuat nasionalisme di masyarakat akar rumput,” ujar Putu Supadma Rudana saat melakukan sosialisasi empat pilar di Dusun Segah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Bali pada Senin, (23/04/2018) lalu.

Putu Supadma menuturkan saat ini identitas bangsa dan nasionalisme perlu diperkuat seiiring dengan era globalisasi dan persaingan bebas yang membutuhkan sikap cinta tanah air agar mampu tetap bertahan. Karena urgensinya sosialisasi empat pilar ini, PSR, sapaan akrabnya konsisten menemui warga hingga ke desa-desa. Sehingga pemahaman empat pilar berbangsa ini mengakar hingga desa-desa dapat diteguhkan.

“Dalam memberikan pemahaman pentingnya nasionalisme, saya mendatangi desa desa agar masyarakat hingga ajar rumput dapat memahami secara benar. Kita selama ini waspada terhadap masuknya paham radikalisme yang merusak NKRI, oleh karenanya ini adalah langkah preventif dalam mengantisipasi paham radikalisme tumbuh di desa-desa,” jelas Putu Supadma.

Meski demikian, Putu menegaskan hampir sebagian masyarakat Bali sudah mengimplementasikan nilai-nilai pancasila. Hal-hal mendasar seperti sikap kemanusiaan dan tolong menolong sudah dilakukan di Bali seperti kasus erupsi Gunung Agung beberapa bulan lalu. Masyarakat Bali dari berbagai kalangan berbondong-bondong datang ke Karangasem untuk memberikan bantuan.

“Nilai-nilai Pancasila sebenernya sudah diimplementasikan disini, sepertu pada saat erupsu Gunung Agung, nilai kemanusiaan sangat kental disini. Banyak masyarakat berbondong-bondong memberi bantuan. Hanya saja untuk meneguhkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila itu, saya melakukan sosialiasasi empat pilar ini hingga desa-desa,” tutupnya.

Masyarakat Dusun Segah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang yang menerima kedatangan PSR ini cukup antusias dan memberikan apresiasi atas perhatian PSR dalam upaya meneguhkan pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. (kar)

Sumber: lintasparlemen.com

BALI – Anggota Komisi X DPR RI Putu Supadma Rudana mendorong ekonomi kerakyatan menjadi pilar utama untuk menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Jika pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh maka secara otomatis rakyat akan ikut sejahtera.

Selain itu, lanjut Putu, pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkatkan daya saing UMKM, termasuk bantuan permodalan. Sehingga perlu mengajakan masyarakat untuk mengkonsumsi produk lokal untuk memacu pertumbuhan nasional di tengah terjadinya menurunan daya beli masyarakat tersebut.

Untuk itu, Putu menggelar Rapat Dengar Penapat (RDP) dengan masyarakat Dusun Segah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Selasa, (24/04/2018) lalu dengan tema ‘Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pilar Utama Penyokong Ekonomi Nasional.’

“Masyarakat saat ini mengeluhkan adanya penurunan daya beli dan harga yang tidak stabil. Karena itu saya hadir di sini menyerap aspirasi, menerima keluhan dan memperjuangkannya saat rapat dengan pemerintah pusat,” kata Putu.

Politisi Demokrat ini meminta, pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk menaikan daya beli masyarakat. Ia berjanji, pihaknya di DPR akan berusaha menjadi playmaker dalam menyelesaikan permasalahan ini berkerjasama dengan pihak pemerintah.

“Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih sulit sehingga diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu memberikan solusi yang praktis untuk membantu masyarakat dan menaikkan daya beli masyarakat, paparnya. (kar)

Sumber: https://www.lintasparlemen.com

Anggota Komisi X DPR RI Putu Supadma Rudana menuturkan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 adalah momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah wajib memberikan kontribusi maksimal dalam pembangunan sistem pendidikan nasional yang baik dan komprehensif. Putu mengaku saat kunjungan kerja daerah menemukan sarana dan prasarana sekolah yang tidak layak.

“Kita ketahui banyak kendala pendidikan terjadi di sana sini, seperti sarana ruang kelas dan laboratorium yang tidak layak. Juga terjadi darurat guru, karena banyaknya sekolah yang mengalami kekurangan guru. Serta proses pengangkatan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum terpola secara baik,” ujar Putu dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (2/5/2018).

Atas banyaknya persoalan tersebut, melalui tugas dan fungsi DPR, Putu akan berjuang demi peningkatan mutu, sistem dan sarana prasarana pendidikan tersebut. “Komisi X DPR RI senantiasa berjuang demi peningkatan mutu sistem dan sarana prasarana pendidikan,” tegasnya.

Melalui Hardiknas 2018 ini, politisi Partai Demokrat itu berharap peningkatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan bukan hanya slogan, tapi harus merupakan aksi nyata dan konkret dalam meningkatkan mutu sistem sarana dan prasarana pendidikan diseluruh Indonesia.

“Mementum menata dan membenahi dan sinergi utuh antara semua stakeholder pendidikan dan peran pemangku kepentingan pendidikan nasional wajib menyikapinya secara serius, karena Indonesia sudah darurat pendidikan dan darurat guru,” ungkapnya.

Politisi dapil Bali ini juga mengingatkan agar senantiasa meneguhkan kembali semangat Ki Hajar Dewantara yakni Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani yang memiliki makna tersirat sebagai figur seseorang yang baik adalah disamping menjadi suri tauladan atau panutan, tetapi juga harus mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral dari belakang, agar orang – orang disekitarnya dapat merasa situasi yang baik dan bersahabat. (hs/sf)

Sumber: Parlementaria (http://www.dpr.go.id)

Denpasar (Nusa Bali). Anggota Komisi X DPR RI dari dapil Bali, Putu Supadma Rudana yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, seni budaya, pariwisata, perpustakaan dan ekonomi kreatif menggelontor beasiswa tahun anggaran 2018 ke Bali.

Bantuan beasiswa dari APBN Tahun 2018 ini disiapkan sampai 17.000 orang mulai dari SD, SMP, SMA/SMK dan mahasiswa.Supadma Rudana kepada NusaBali, Selasa (1/5) siang mengatakan beasiswa yang digelontor untuk Bali adalah hasil perjuangan di Senayan untuk krama Bali dalam memajukan pendidikan.

“Tahun ini kabar baik bagi anak-anak kita di Bali. Kita perjuangkan beasiswa untuk anak-anak di Bali sebanyak 17.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMA/SMK dan mahasiswa dalam program Bidikmisi. Tahun 2018 ini sudah jalan dan beberapa paket sudah kita serahkan di desa-desa,” ujar Supadma Rudana.

Sebanyak 17.000 beasiswa tersebut sangat membantu dunia pendidikan di Bali, di mana banyaknya anak-anak masih banyak belum tersentuh bantuan pendidikan. “Ini jumlahnya masih kecil. Pendidikan itu sepenuhnya harus menjadi tanggungjawab pemerintah. Karena kalau pendidikan kita tidak diurus serius, bagaimana SDM (Sumber Daya Manusia) kita bisa berkualitas dan bersaing di tingkat global. Jadi kami kawal betul ini di Senayan. Bagi kita harusnya pendidikan itu gratis untuk seluruh lapisan masyarakat. Itu hak dasar warga negara,” tegas Supadma Rudana.

Beasiswa untuk krama Bali ini menurut Supadma Rudana adalah komitmen memperjuangkan anak-anak kurang mampu di Bali, terutama yang berada di kabupaten/kota dengan tingkat ekonomi masih rendah. “Yang kita sasar adalah Kabupaten Karangasem, Bangli, Buleleng, dan Klungkung. Kita sudah kerahkan tim untuk melakukan pendataan kepada anak-anak kurang mampu. Sebagian paket-paket beasiswa ini sudah kami serahkan di Karangasem dalam RDP 24-26 April lalu. Nanti akan terus bertahap kita gelontor,” ujar Supadma Rudana.

Supadma Rudana satu-satunya anggota DPR RI dapil Bali di Komisi X, setelah 2 rekannya sesama wakil Bali meninggalkan Komisi X karena berbagai alasan. Mereka yang meninggalkan Komisi X adalah Ida Bagus Putu Sukarta (Fraksi Gerindra) yang pindah ke Komisi V membidangi infrastruktur, perhubungan dan I Wayan Koster (Fraksi PDIP) yang maju ke Pilgub Bali 2018.

“Jadi masyarakat Bali masih bersyukur ada wakil di Komisi X, karena perjuangan untuk anak-anak kurang mampu untuk menempuh pendidikan bisa kita suarakan di pusat dan tahun 2018 kita bisa dapatkan program ini,” ungkap Wasekjen DPP Demokrat ini. Untuk sampainya program ini ke masyarakat Supadma Rudana sendiri sudah membuka rumah aspirasi di Ubud, Gianyar. *nat

Sumber: Nusa Bali edisi 2 Mei 2018

(Denpasar. Nusa Bali). Empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI harus terus dibumikan untuk menguatkan landasan berkebangsaan dan bernegara.

Kekuatan 4 pilar penting dibumikan menyasar akar rumput untuk kuatnya jiwa kebangsaan bernegara. Hal itu diungkapkan anggota MPR RI/anggota Komisi X DPR RI membidangi Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Seni, Budaya, Pariwisata, Perpustakaan dan Ekonomi Kreatif, Putu Supadma Rudana dalam rilisnya kepada NusaBali, Sabtu (28/4).

Supadma Rudana melaksanakan kegiatan turun ke Bali dalam rangka Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan mendengar aspirasi masyarakat sejak 23-24 April 2018. Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP), serta kegiatan menemui konstituen di Karangasem, Klungkung dan Bangli hingga, Sabtu.

“Kita sosialisasikan 4 pilar pada 23 April ke daerah-daerah sebagai program dari lembaga MPR RI,” ujar Supadma Rudana. Supadma Rudana menyebutkan 4 pilar kebangsaan tidak akan pernah berhenti disosialisasikan lembaga MPR/DPR. Kalau selama ini kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan dilakukan ke mahasiswa dan sejumlah lembaga pendidikan, kali ini dilakukan ke desa-desa dan menyentuh banjar. “Jadi ini sasaran kita menyentuh akar rumput langsung, masyarakat di desa-desa bahkan banjar. Kita ingin kuatkan jiwa kebangsaan dan bernegara dengan dasar nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI mulai dari akar rumput. Jadi bottom up,” kata politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

Menurut Supadma Rudana, dengan 4 pilar kebangsaan ini menyasar akar rumput bukan hanya untuk meneguhkan nilai-nilai Pancasila dari masyarakat di bawah, tetapi juga sekaligus benteng penangkal masuknya pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan bermasyarakat. “Selama ini kita dibuat gerah dan waswas dengan masuknya paham-paham radikal, yang mengancam disintegrasi bangsa. Kalau 4 pilar ini menancap dipahami diakar rumput, diimplemenetasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dari tingkatan banjar, desa dan seterusnya, saya yakin paham negatif itu bisa dicegah,” ujar Ketua Pengda Karangasem Taruna Indonesia Provinsi Bali ini.

Terus prakteknya apakah sudah ada? Kata Supadma Rudana sebelum turun sosialisasi di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem jauh sebelumnya praktek pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sudah dilakukan. “Bicara pengamalan sila- sila Pancasila disini, kami sudah langsung implementasikan di Karangasem. Jauh sebelumnya kita membantu saudara- saudara kita ketika erupsi Gunung Agung Karangasem 30 Oktober 2017 lalu. Jadi nilai-nilai Pancasila, mulai Ketuhanan, Persatuan Indonesia, sampai nilai Keadilan Sosial sudah kami implementasikan sebelumnya. Bukan hanya tataran wacana saja,” tegas pemilik Museum Rudana Ubud Gianyar ini. *nat

Sumber: Nusa Bali edisi 30 April 2018

(Denpasar. Nusa Bali). Manuver Ketua Komisi III DPRD Bali Nengah Tamba yang mengklaim didukung 40.000 anggota Ormas Laskar Bali untuk maju ke DPR RI dari Demokrat Dapil Bali dalam Pileg 2019, tidak membuat khawatir dua kandidat incumbent: Putu Supadma Rudana dan Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani.

Anggota Fraksi Demokrat DPR RI 2017-2019 Dapil Bali ini siap bersaing ke Pileg 2019 dan tetap berupaya mendulang suara sebanyak mungkin untuk kebesaran partainya.Baik Putu Supadma Rudana maupun Putu Tutik Kusuma Wardhani sama-sama punya basis suara. Putu Tutik punya basis suara pendukung di Kabupaten Buleleng, sementara Supadma memiliki basis dukungan di Kabupaten Gianyar. Supadma menegaskan, Demokrat akan memasang kader terbaik sebagai caleg ke Pileg 2019 mendatang. Intinya, Demokrat memang sudah siap untuk tarung Pileg 2019 dan Pilpres 2019.

Wakil Sekjen DPP Demokrat ini juga tidak merasa terancam oleh hadirnya Nengah Tamba, yang akan maju ke DPR RI Dapil Bali dengan kendaraan partainya. Menurut Supadma, hadirnya Nengah Tamba justru bagus untuk ikut membesarkan Partai Demokrat. “Yang jelas, caleg-caleg DPR RI yang akan kita calonkan dalam Pileg 2019 adalah kader terbaik Demokrat. Nengah Tamba juga salah satu kader Demokrat yang layak maju ke DPR RI,” tandas Supadma yang dihubungi NusaBali di sela-sela mendampingi Komandan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), acara konsolidasi di Jawa Tengah, Minggu (15/4) siang.

Politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini menegaskan, DPP Demokrat sedang menggodok nama-nama yang diajukan sebagai caleg DPR RI Dapil Bali ke Pileg 2019. Ada 9 caleg yang harus disiapkan Demokrat bertarung ke Senayan dari Dapil Bali. “DPP Demokrat sedang berproses. Saat ini kita fokus dulu untuk pemenangan Pilkada serentak 27 Juni 2018. Untuk caleg DPR RI, akan difinalisasi sebagai DCS (Daftar Calon Sementara) sekitar Juni 2018 depan,” tegas Supad-ma.

Menurut Supadma, dirinya siap ditugaskan partai, termasuk dicalonkan kembali ke DPR RI dengan status incumbent. “Saya tidak mendahului keputusan DPP Demokrat. Yang jelas, kalau saya ditugaskan kembali maju ke DPR RI, tentu penugasan ini harus saya laksanakan,” ujar putra dari mantan anggota DPD RI Dapil Bali 2004-2009, Nyoman Rudana ini.

Saat ini, Demokrat punya 2 kursi di DPR RI Dapil Bali hasil Pileg 2014. Kedua kursi itu diduduki Putu Supadma dan Putu Tutik. Supadma baru 7 bulan duduk di Fraksi Demokrat DPR RI Dapil Bali, dengan status PAW (Pengganti Antar Waktu), sejak 24 Agustus 2017 lalu, menggantikan Putu Sudiartana, yang ditangkap KPK karena kasus korupsi.

Sedangkan Putu Tutik baru 13 bulan duduk di Fraksi Demokrat DPR RI Dapil Bali, sejak 24 Februari 2017, untuk mengisi kursi lowong Jero Wacik—yang tidak pernah dilantik karena dijebloskan KPK ke sel tahanan akibat kasus korupsi. Putu Tutik adalah Srikandi Demokrat asal Singaraja, Buleleng yang sempat menjabat Ketua Komisi II DPRD Bali 2009-2014 dan Calon Bupati Buleleng dari Demokrat di Pilkada 2013.

Dalam Pileg 2019, Putu Tutik dan Supadma akan diplot maju tarung lagi ke DPR RI Dapil Bali, bersama sederet kader elite Demokrat lainnya. Mereka, antara loain, I Gede Ngurah Wididana alias Pak Oles (kini Ketua Bappilu DPD Demokrat Bali), Nengah Tamba (kini Ketua Komisi III DPRD Bali), dan I Gusti Bagus Alit Putra (Ketua Majelis Daerah Partai Demokrat Bali yang kini Wakil Ketua DPRD Bali). Nengah Tamba adalah politisi Demokrat asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana yang sudah deklarasi akan maju tarung dengan klaim didukung 40.000 anggota ormas Laskar Bali.

Sementara itu, Putu Tutik mengaku telah ditugasi DPP Demokrat untuk berlaga kembali ke DPR RI Dapil Bali dengan status incumbent dalam Pileg 2019. Putu Tutik mengatakan sudah siap tarung dan optimistis bisa mendulang suara maksimal untuk Demokrat.

“Kami sebagai incumbent diwajibkan maju ke Senayan dalam Pileg 2019 mendatang. Instruksi partai harus kami laksanakan. Majunya saudara Nengah Tamba tidak masalah bagi kami,” ujar Putu Tutik saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Denpasar, Minggu kemarin.

Menurut Putu Tutik, kehadiran new comer seperti Nengah Tamba bukanlah lawan, tapi sebagai kader partai untuk sama-sama memenangkan Demokrat. “Sebagai kandidat caleg yang sama-sama maju dari Demokrat, Nengah Tamba bukan lawan. Ingat, lawan kita dari eksternal, bukan internal partai,” tandas politisi yang juga owner RS Kertha Usada Singaraja ini.

Putu Tutik berhaap new comer yang akan sama-sama maju ke DPR RI dari Demokrat Dapil Bali nanti, tidak saling senggol di Pileg 2019. Mereka harus ada pemetaan suara, supaya tidak kehabisan energi untuk saling sikut sesama kader Demokrat. “Kita ini membesarkan partai. Kita merebut suara untuk kemenangan Demokrat. Pak Tamba punya basis massa, kader Demokrat yang maju ke DPR RI seperti Pak Supadma Rudana juga punya basis suara. Jadi, jangan saling senggol,” pintanya.

Putu Tutik mengatakan, dirinya ada waktu selama hampir 2 tahun untuk sosialisasi dan turun guna merebut simpati masyarakat. Banyak program yang dibawa dari Senayan ke Bali. “Dalam sisa waktu yang ada, saya manfaatkan semaksimal mungkin membawa program pusat,” tegas Srikandi Demokrat asal Singaraja, Buleleng ini. *nat

Sumber: Nusa Bali edisi 16 April 2018