Komponen pariwisata di Bali mempertanyakan perjuangan dana perimbangan keuangan daerah-pusat dari sektor pariwisata yang sampai saat ini tidak kunjung direbut Bali. Dana perimbangan yang diperoleh Bali tidak sebanding dengan sumbangan devisa sekitar Rp44 Triliun lebih setahun ke pusat dari sektor pariwisata Bali.
Hal itu mereka sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat Putu Supadma Rudana dengan komponen pariwisata di Sekretariat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Denpasar, Jumat (13/10/2017). Hadir dalam RDP itu Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Ketua ASITA Bali I Ketut Ardana serta sejumlah stackholder lainnya.
Ketua BTB Parta Adnyana mengatakan, Provinsi Bali berkontribusi Rp 44 triliun lebih dari pariwisata ke pusat. Namun dalam pembagian dana perimbangan dari pusat ke daerah, Bali tidak mendapatkan angka maksimal.
Menurut dia, dengan kontribusi sebesar itu Bali setidaknya harus mendapat pembangian dana perimbangan sebesar Rp4 Triliun. Dengan dana Rp 4 triliun itu, kata dia, jalan dan infrastruktur lainnya di Bali termasuk di Pura Besakih dan kawasan lainnya akan tertata bagus.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Bali hanya mendapatkan sedikit dana perimbangan karena Undang-Undang yang mengatur dana perimbangan pusat dan daerah tidak memasukan adat dan budaya sebagai sumber daya. Berbeda dengan Kalimantan yang berkontribusi ke pusat dengan hasil tambang. Sehingga dapat jatah Rp 10 triliun.
Karena itu ia meminta kepada Supadma Rudana untuk memperjuangkan di Senayan agar Bali mendapat dana perimbangan dari sektor pariwisata. Caranya mendorong revisi UU tersebut agar memasukan adat dan budaya sebagai sumber daya, sehingga bisa mendapat pembagian dana perimbangan dari pusat. Sebab, adat dan budaya yang menunjang pariwisata Bali.
“Saya berharap Pak Supadma Rudana bersama wakil rakyat lain di Komisi X bersatu, supaya adat dan budaya Bali ini masuk sebagai sumber daya dalam undang-undang. Adat dan Budaya Bali luar biasa menunjang pariwisata Bali,” kata Parta Adnyana.
Selain perjuangan dana perimbangan dari pariwisata ini, komponen pariwisata Bali juga menyampaikan keluahan soal ancaman terhadap pariwisata budaya di kawasan Ubud Gianyar, dengan adanya pembangunan City Hotel. Ubud dinilai tidak cocok untuk dibangun City Hotel, karena bukan kawasan perkotaan, namun menjual destinasi budaya yang kental dengan suasana desa.
Menanggapi aspirasi tersebut, Supadma Rudana mengapresiasi GIPI dan BTB yang konsisten mengawal pariwisata di Bali. “Termasuk situasi di Ubud Gianyar yang memang harus terjaga sebagai kawasan wisata budaya. Ini perlu ada komitmen kita bersama-sama dulu. Maka peran GIPI dan BTB di sini luar biasa,” kata Wasekjen DPP Demokrat ini.
Terkait perjuangan dana perimbangan pusat dan daerah, Politisi asal Desa Peliatan Kecamatan Ubud, Gianyar ini mengatakan, GIPI dan BTB bisa juga menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah dan DPRD Bali. Pihaknya di Komisi X membidangi pariwisata siap jemput aspirasi tersebut dan menyampaikan dalam rapat kerja di DPR RI. “Saya akan bahas di Fraksi Demokrat, nanti Fraksi Demokrat akan mengawalnya melalui komisi-komisi,” tegas Supadma Rudana.
Ia mengatakan, pihaknya memikirkan saatnya membuat konsep besar kepariwisataan. “Ada sebuah Lab yang home basenya ada di Bali. Pasti di manapun akan terjadi masalah. Di sini tujuannya ada Lab, dalam mengawal tantangan kepariwisataan kita. Permasalahan di Bali ini kan sekarang harus ada konsep besar untuk kepariwisataan Bali. Kan sudah ada tagline yang diciptakan hari ini, ‘We Are Ready, I am Ready’,” katanya.
Lebih lanjut Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini mengatakan, pariwisata Bali tetap butuh promosi. Terlebih lagi dengan ancaman erupsi Gunung Agung di Karangasem. Ia menegaskan, pariwisata tak bisa maju tanpa promosi.
“Artinya kita mulai menyapa semua pihak untuk datang berkunjung ke Bali. Ini konsep promosi besar stackholder di Bali yang saya tangkap dalam RDP hari ini. Tourism is not about promotion only. Pariwisata tidak akan pernah maju tanpa promosi, harus promosi,” pungkas Supadma Rudana.****
Sumber : POS BALI, 13 Oktober 2017