Month: September 2019

Bali Jadi Inspirasi Penerapan SDGs, Putu Supadma Rudana Sebut karena Miliki Kearifan Lokal

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana alias PSR menyatakan bahwa keberadaan Bali di muka bumi memberikan inspirasi bagi dunia dalam menerapkan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Hal ini yang menyebabkan Bali menjadi tuan rumah dari agenda Forum World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) III yang berlangsung dari tanggal 4-5 September 2019.

Kegiatan yang dilangsungkan di Hotel Patra Jasa, Kuta, Bali ini dihadiri oleh 150 delegasi dari 28 negara.

“Bali memiliki tiga kearifan lokal, yakni Tri Hita Karana, Subak dan Hari Raya Nyepi, sehingga menjadi daya tarik dunia,” tutur PSR, Jumat (6/9/2016).

Ia menyatakan bahwa Bali telah berhasil menerapkan ‘green tourism’ atau ‘sustainable tourism development. Oleh sebab itu, Bali menjadi contoh utama dalam pembangunan kepariwisataan yang berbasis Tri Hita Karana – Green Sustainable Tourism Destination.

Ke depan, menurut dia, Bali akan semakin diminati dunia karena memiliki komprehensivitas yang tinggi dalam bidang destinasi.

Politikus Partai Demokrat asal Gianyar ini pun berharap, pertemuan kali ini dapat merumuskan Bali Action yang menjadi tujuan implementasi TPB.

“Ini memang akan dirumuskan dalam Bali Action dari berbagai negara melalui parlemennya untuk menerapkan secepat mungkin agenda 2030 agar pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud,” tandas Supadma Rudana, yang juga Wakil Sekjend DPP Partai Demokrat.

Di sisi lain, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menjelaskan bahwa kegiatan World Parliamentary Forum Sustainable Development (WPFSD) III ini mengambil tema bertema ‘Memerangi Ketimpangan melalui Inklusi Sosial dan Keuangan’.

Ia menjelaskan bahwa tema ini selaras dengan isu strategis dunia terkait masalah kesenjangan yang terjadi di berbagai belahan dunia.

“Saya berpendapat bahwa TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) merupakan komitmen global untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk semua, dan bertujuan untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketimpangan, iklim, degradasi lingkungan, kemakmuran, perdamaian dan keadilan,” ucapnya.

Bamsoet menjelaskan bahwa berbagai ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada di dunia tantangan dalam perwujudan hak asasi manusia.

Dampak ketimpangan pada masyarakat menurutnya dapat sangat parah, terutama menciptakan dan melanggengkan kemiskinan serta marginalisasi, sehingga menyebabkan konflik.

Untuk itu, guna merespons kondisi tersebut. DPR RI dengan berbagai fungsi legislasinya memiliki peran penting guna memastikan komitmen pembangunan seperti yang tertera pada TPB dapat tercapai.

No One Left Behind menurutnya bermakna No Parliament Left Behind, dengan arti parlemen harus selalu terlibat aktif dalam seluruh upaya capaian TPB.

“Indonesia sangat berkomitmen terhadap suksesnya implementasi TPB karena nilai yang terkandung di dalam TPB sejalan dengan fokus kebijakan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Seperti hadir dalam pelaporan Voluntary National Review (VNR) yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York,” jelasnya.

Parlemen ini diakhiri dengan diadopsinya kesepakatan bersama yang dinisiasi oleh DPR RI yakni Bali Roadmap melalui sidang yang dipimpin oleh Dr. Nurhayati Ali Assegaf selaku ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen dan ketua WPFSD.

Bali Roadmap merupakan perwujudan kebutuhan akan komitmen serta political will yang kuat dan petunjuk untuk membangun langkah konkret dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk saat ini dan bagi generasi di masa yang akan datang.

Dalam dokumen ini menekankan pentingnya yakni pertama pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar manusia tanpa terkecuali meliputi aspek kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi.
Hal kedua, mendorong lokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan kearifan lokal setempat.

Ketiga, mendorong kemitraan berbagai pihak terutama pelaku usaha untuk menjawab tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti penyediaan akses pelayanan keuangan yang terbuka bagi semua pihak. (*)

(TRIBUN BALI ONLINE, 6 September 2019)

Supadma Rudana: Bali ‘Beri Inspirasi’ Dunia Implementasi SDGs

BALI EXPRESS, BADUNG –  Forum Parlemen Dunia atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) ke-3 berlangsung di Hotel Patra Jasa, Kuta, Bali pada 4-5 September 2019 yang dihadiri 150 delegasi dari 28 negara.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana (PSR) menyatakan, keputusan tetap menggelar forum parlemen dunia di Bali karena Bali telah memberikan inspirasi kepada dunia dalam semangatnya mengimplementasi Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

“Bali memiliki 3 kearifan lokal, yakni Tri Hita Karana, Subak dan Hari Raya Nyepi, sehingga menjadi daya tarik dunia,” kata Putu Supadma Rudana.

Menurut politisi ramah yang akrab disapa PSR itu, Bali telah menerapkan pentingnya ‘green tourism’ atau ‘sustainable tourism development, sehingga Bali menjadi contoh utama dalam pembangunan kepariwisataan yang berbasis Tri Hita Karana -Green Sustainable Tourism Destination.

Bali ke depan, lanjut Supadma Rudana, akan semakin diminati di dunia karena memiliki komprehensivitas yang tinggi dalam bidang destinasi. PSR berharap pertemuan kali ini dapat merumuskan Bali Action yang menjadi tujuan implementasi TPB.

“Ini memang akan dirumuskan dalam Bali Action dari berbagai negara melalui parlemennya untuk menerapkan secepat mungkin agenda 2030 agar pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud,” jelas Supadma Rudana.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, mengatakan, kegiatan World Parliamentary Forum Sustainable Development (WPFSD) ke-3 mengambil tema ‘Memerangi Ketimpangan melalui Inklusi Sosial dan Keuangan’. Tema ini sejalan dengan isu strategis yakni mengenai masalah kesenjangan yang terjadi di berbagai belahan dunia.

“Saya berpendapat bahwa TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) merupakan komitmen global untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk semua, dan bertujuan untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketimpangan, iklim, degradasi lingkungan, kemakmuran, perdamaian dan keadilan,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menjelaskan bahwa ketimpangan menghadirkan tantangan dalam perwujudan hak asasi manusia. Dampak ketimpangan pada masyarakat, menurutnya, sangat parah, terutama menciptakan dan melanggengkan kemiskinan serta marginalisasi, sehingga menyebabkan konflik.

Baginya, untuk merespons kondisi ini, parlemen dengan fungsinya berperan penting dalam memastikan komitmen pembangunan seperti yang tertera pada TPB dapat tercapai. No One Left Behind, menurutnya, bermakna No Parliament Left Behind, dengan arti parlemen harus selalu terlibat aktif dalam seluruh upaya capaian TPB.

“Indonesia sangat berkomitmen terhadap suksesnya implementasi TPB karena nilai yang terkandung di dalam TPB sejalan dengan fokus kebijakan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Seperti hadir dalam pelaporan Voluntary National Review (VNR) yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York,” jelasnya.

Parlemen ini diakhiri dengan diadopsinya kesepakatan bersama yang diinisiasi oleh DPR RI yakni Bali Roadmap melalui sidang yang dipimpin Dr. Nurhayati Ali Assegaf selaku ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen dan ketua WPFSD.

Bali Roadmap merupakan perwujudan kebutuhan akan komitmen serta political will yang kuat dan petunjuk untuk membangun langkah konkret dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk saat ini dan bagi generasi di masa yang akan datang.

Dokumen ini menekankan pentingnya yakni pertama pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar manusia tanpa terkecuali meliputi aspek kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Hal kedua, mendorong lokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan kearifan lokal setempat. Ketiga, mendorong kemitraan berbagai pihak, terutama pelaku usaha untuk menjawab tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti penyediaan akses pelayanan keuangan yang terbuka bagi semua pihak.

(BALI EKSPRESS, 6 September 2019)

Parta dan Supadma Bidik Komisi X

DENPASAR, NusaBali – Dua politisi beda partai sesama asal Gianyar, I Nyoman Parta (PDIP) dan Putu Supadma Rudana (Demokrat), akan berebut aspirasi krama Bali dengan sama-sama duduk di Komisi X DPR RI 2019-2024. Keduanya diprediksi akan ditugaskan induk partainya untuk duduk di Komisi X yang membidangi pariwisata, ekonomi kreatif, adat, seni, budaya, pendidikan, pemuda, olahraga.

Nyoman Parta adalah politisi asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar yang baru pertama kali lolos ke DPR RI dari PDIP Dapil Bali dalam Pileg 2019. Nyoman parta lolos dengan raihan 170.629 suara. Sebelumnya, Nyoman Parta dua periode secara beruntun jadi Ketua Komisi IV DPRD Bali (membidangi pendidikan, seni, adat, bidaya) yakni 2009-2014 dan 2014-2019.

Sedangkan Putu Supadma Rudana adalah politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar yang kini menjabat Wakil Sekjen DPP Demokrat. Supadma Rudana adalah incumbent yang sebelumnya duduk di Komisi X DPR RI 2017-2019 dengan status PAW, menggantikan Putu Sudiartana yang ditangkap KPK. Dalam Pileg 2019, Supadma Rudana lolos lagi ke DPR RI dari Demokrat Dapil Bali dengan pero-lehan 38.624 suara.

Supadma Rudana dan Nyoman Parta lolos ke DPR RI Dapil Bali 2019-2024 hasil Pileg 2019, bersama 7 politisi lainnya. Mereka masing-masing I Made Urip (incumbent PDIP/asal Tabanan), IGA Rai Wirajaya (incumbent PDIP/asal Denpasar), IGN Alit Kesuma Kelakan (new comer PDIP/asal Denpasar), I Wayan Sudirta (new comer PDIP/asal Karangasem), I Ketut Kariyasa Adnyana (new comer PDIP/asal Buleleng), Gede Sumarjaya Linggih (incumbent Golkar/asal Buleleng), dan AA Bagus Adhi Mahendra Putra (incumbent Golkar/asal Badung). Mereka akan dilantik sebagai DPR RI 2019-2024 pada 1 Oktober 2019 mendatang.

Nyoman Parta mengaku sudah final ingin duduk di Komisi X DPR RI 2019-2024 nanti. “Saya sudah minta kepada Ketua DPD PDIP Bali Pak Wayan Koster untuk bisa ditugaskan di Komisi X DPR RI,” ujar Nyoman Parta saat ditemui NusaBali seusai perpisahan dengan pegawai kontrak DPRD Bali di Kantin Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (9/9).

Parta mengaku bidik Komisi X DPR RI, dengan alasan sebagai komitmen mengawal adat, budaya, pendidikan, dan kepariwisataan. “Bali dengan pariwisatanya sangat lekat dan identik dengan Komisi X. Juga berkaitan dengan bidang adat, seni budaya, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Jadi saya konsisten kawal adat budaya dan pariwisata di Komisi X. Mudah-mudahan, saya diizinkan untuk duduk di Komisi X,” tegas Parta.

Selama ini, Parta memang lebih banyak bergelut urusan pendidikan dan adat budaya dengan jabatan sebagai Ketua Komisi IV DPRD Bali. Selain itu, Parta juga yang menggawangi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dengan menjabat sebagai Ketua Pansus Raperda Desa Adat di DPRD Bali.

Jika harapan Parta terwujud, maka nantinya akan ada 2 anggota DPR RI Dapil Bali 2019-2024 yang duduk di Komisi X. Sebab, Supadma Rudana juga hampir dipastikan akan kembali ditugasi Demokrat duduk di Komisi X. Sebelumnya, sempat ada 3 anggota DPR RI Dapil Bali yang duduk di Komisi X periode 2017-2018. Selain Supadma Rudana, juga ada Wayan Koster (politisi PDIP yang kini Gubernur Bali) dan IB Putu Sukarta (dari Gerindra). Belakangan, Gus Sukarta (yang notabene Ketua DPD Gerindra Bali) mendadak dialihkan partainya ke Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur.

Sementara itu, Supadma Rudana menyambut positif rencana bergabungnya Nyoman Parta di Komisi X DPR RI 2019-2024. Dengan begitu, diharapkan daya dobrak dan daya kawal seni, budaya, dan pariwisata Bali di pusat akan semakin kuat.

“Ini berita bagus, sehingga nantinya daya kawal Bali untuk bidang pariwisata, adat, dan budaya di pusat semakin kuat,” ujar Supadma Rudana yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) saat dikonfirmasi NusaBali di sela turun menyerap aspirasi masyarakat di Desa Wisata Penglipuran, Kecamatan Bangli, Senin kemarin.

Supadma menyebutkan, sampai saat ini dirinya belum ada minta kepada DPP Demokrat untuk penugasan kembali di Komisi X DPR RI. Yang jelas, Supadma siap didistribusikan di mana saja. Tapi, bisa kembali diberikan tugas duduk di Komisi X, itu lebih bagus lagi. “Kalau di Komisi X, tentu kita bisa sama-sama dengan Pak Nyoman Parta. Kalau tidak di Komisi X, kita juga sama-sama berjuang untuk Bali,” terang putra dari mantan anggota DPD RI Dapil Bali 2004-2009, I Nyoman Rudana ini.

Menurut Supadma, 9 anggota DPR RI Dapil Bali hasil Pileg 2019 tentunya sama-sama mengawal aspirasi rakyat Bali. Tidak ada kompetisi politik di Senayan, tapi perjuangan bersama yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat Bali. “Bagi saya, justru bagus kalau 9 anggota DPR RI Dapil Bali bisa merata sebarannya di berbagai Komisi, sehingga semua aspek terkawal,” katanya. *nat

 

 

(Nusa Bali, 10 September 2019)