Gerakan ekonomi kreatif yang sebelumnya tidak ada kerjasama antara pusat dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali, kini berhasil diwujudkan.

Kabupaten Karangasem paling pertama yang dijajaki dengan dilaksanakannya MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemkab Karangasem dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Indonesia di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Rabu (8/11) siang.

MoU ekonomi kreatif ini ditandatangani langsung Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri dengan Deputi Hubungan Lembaga Bekraf Indonesia, Endah Wahyu Sulistianti disaksikan anggota Komisi X DPR RI, Putu Supadma Rudana. MoU ini nantinya akan mengimplementasikan program-program Bekraf di daerah, untuk membangun ekonomi kreatif di Kabupaten Karangasem yang memiliki banyak potensi alam. Sehingga perekonomian rakyat Karangasem bisa terangkat.

Supadma Rudana mengatakan MoU bisa difasilitasi berawal dari RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang dilakukan Komisi X DPR RI dengan Bekraf RI pekan lalu. Saat itu Supadma Rudana mempertanyakan kerjasama, program dan upaya yang dilakukan Bekraf untuk di Bali. “Ternyata tidak ada satupun MoU antara Bekraf dengan kabupaten/kota di Bali. Sementara MoU dengan daerah lain di Indonesia sudah berjalan banyak. Kami minta supaya Bali juga diberikan program yang riil,” ujar Supadma Rudana di sela-sela MoU, kemarin.

Supadma Rudana mengatakan ekonomi kreatif diarahkan ke Bali dimulai dengan daerah Karangasem yang saat ini perlu sentuhan. Kami ingin dana-dana pusat dari Bekraf bisa dibawa ke Karangasem melalui program. “Hari ini kita mulai dengan Kabupaten Karangasem. Saya target 9 Kabupaten dan Kota di Bali segera ada MoU,” tegas politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini.

Kata Supadma Rudana di Bali sebenarnya potensi perkembangan ekonomi kreatif lumayan. Bekraf tugasnya mendampingi untuk manajemen, pelatihan sampai dengan pemasaran produknya. Pengembangan ekonomi kreatif juga menyentuh desa dan banjar. “Bekraf harus memberikan pendampingan dengan sistem aplikasi. Karena sekarang sudah era digital. Dan sentuhannya berbasis desa dan banjar sesuai dengan konsep pusat membangun dari pinggiran. Kalau rakyat di bawah kuat ekonominya maka daerah itu akan maju,” tegas Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia ini.

Sementara Bupati Karangasem Mas Sumatri mengatakan kerjasama dengan Bekraf diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Karangasem. “Karangasem punya potensi untuk pengembangan ekonomi kreatif. Kita punya garis pantai terpanjang kedua di Bali. Pertanian dan Kerajinan di Karangasem sebenarnya juga punya potensi, kita garap dengan Badan Ekonomi Kreatif. Kami berterimakasih dengan Komisi X DPR RI bisa mengawal MoU ini,” tegas Bupati Mas Sumatri.

Sedangkan Deputi Bidang Hubungan Lembaga Bekraf, Endah Wahyu Sulistianti mengatakan Bekraf siap membantu untuk permodalan, dan akses pemasaran. “Saya sepakat dengan Pak Putu Supadma untuk pelaksanaannya nanti harus dengan aplikasi teknologi. Karena sekarang era digital. Harus dimulai dari banjar dan anak muda,” tegas Endah. *nat

Sumber tulisan: Nusa Bali, edisi 9 November 2017

Jenazah almarhum Nyoman Gunarsa dipalebon di Setra Adat Banda Desa Pakraman Takmung, Klungkung pada Saniscara Pon Gumbreg, Sabtu (30/9) kemarin. Dalam upacara ngaben tersebut anggota Komisi X DPRI RI membidangi pariwisata, seni dan kebudayaan, Putu Supadma Rudana turut melepas jenazah almarhum.

Supadma Rudana yang juga Wasekjen DPP Demokrat kemarin bertindak sebagai wakil keluarga dan sekaligus ikut nyunggi (menggotong) layon (jenazah) Sang Maestro bersama krama menuju Setra Adata Banda untuk proses ngaben. Supadma Rudana didampingi I Gede Artison Andarawata alias Sony yang tak lain putra almarhum Nyoman Gunarsa. Sony juga Ketua DPC Demokrat Klungkung.

Supadma Rudana mengatakan ada pesan khusus almarhum Gunarsa yang diingatnya sampai saat ini, dan harus dilaksanakan, yakni berjuang secara terus menerus untuk kemuliaan seni dan kebudayaan. Pesan tersebut diterima Supadma Rudana saat diundang almarhum di Museum Gunarsa Klungkung sekitar Jauari 2017 lalu. Ketika itu Supadma Rudana belum ditetapkan menjadi PAW anggota Fraksi Demokrat DPR RI Putu Sudiartana.

Seperti menerima signal Supadma Rudana akan menjadi anggota DPR RI, almarhum mengatakan Supadma Rudana pasti bisa. “Pesan almarhum supaya kita terus berjuang untuk kemuliaan seni dan kebudayaan Bali supaya semakin kuat di kancah dunia. Ketika itu saya diminta berjuang di DPR RI. Sementara saat itu saya bukan DPR RI,”ujar Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini, usai menghadiri upacara palebon Sabtu siang kemarin. Supadma Rudana akan berjuang sekuat tenaga untuk dunia seni dan kebudayaan seperti pesan almarhum Gunarsa. *nat.

Sumber tulisan: Nusa Bali, 1 Oktober 2017

Anggota Komisi X DPR RI membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata dan seni budaya, Putu Supadma Rudana kembali turun di daerah pemilihan (Dapil) dalam suasana keprihatinan, dengan menggandeng pengurus Karang Taruna Provinsi Bali pada Saniscara Paing Julungwangi, Sabtu (14/10) kemarin.

Usai Nangkil ke Pura Besakih, Temui Pengungsi

Wasekjen DPP Demokrat ini nangkil ke Pura Besakih di Kecamatan Rendang, Karangasem lanjut menggelontor bantuan buat pengungsi di Kabupaten Karangasem dan Bangli.

Saat nangkil ke Pura Besakih dan menemui pengungsi, Supadma Rudana yang notabene Ketua Pengda Karang Taruna Provinsi Bali didampingi penasehat Karang Taruna I Ketut Rana, Sekretaris Karang Taruna Bali Made Dastra, para relawan Supadma–Astungkara yang berjumlah sekitar 50 orang. Sekitar pukul 10.00 Wita tiba di Pura Besakih. Sebelum sembahyang Supadma Rudana dan pengurus Karang Taruna lebih dulu menyapa petugas kepolisian yang bertugas di kawasan Pura Besakih. Meskipun status awas Gunung Agung masih diberlakukan, persembahyangan dilaksanakan dengan hening dan tenang sekitar 30 menit lamanya.

Rombongan lanjut menyerahkan bantuan di Posko Pengungsian UPT Dinas Pertanian Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Karangasem. Supadma Rudana dan Karang Taruna menggelontor selimut, kasur, makanan bayi, dan bebera paket sembako. Rombongan juga menyerahkan bantuan yang sama di Kompleks Pendidikan Gurukulu Desa Kubu Kecamatan/Kabupaten Bangli.

“Sebelum menemui pengungsi ya kami mengawali dengan matur piuning (berdoa) di Pura Besakih. Dalam status awas Gunung Agung ini semoga umat Hindu, krama Bali terhindar dari bencana. Kita nunas ica bersama-sama memohon keselamatan Bali,” tegas politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini usai roadshow kemarin.

Supadma Rudana menyebutkan kegiatan sembahyang dan lanjut menemui para pengungsi kemarin untuk aksi lanjutan sebelumnya. “Sesuai janji kami sejak awal, ini aksi kemanusiaan yang berkelanjutan. Kondisi ini bisa terjadi berbulan-bulan terhadap pengungsi. Pengungsi butuh uluran tangan secara berkelanjutan sebelum Gunung Agung dinyatakan normal kembali,” ujar Supadma Rudana.

Pria yang juga Ketua Umum Museum Indonesia (AMI) ini mengatakan para pengungsi memiliki cadangan makanan yang masih mencukupi. Namun ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Karena tidak semua donatur membawa bantuan yang sama jenisnya. Terkait dengan aksi roadshow yang gencar dilakukan belakangan ini, Supadma Rudana mengatakan dirinya turun sebagai anggota Fraksi Demokrat, Komisi X DPR RI murni untuk kemanusiaan. *nat

Sumber tulisan : Nusa Bali, 15 Oktober 2017

Tepat 17 Oktober 2017 anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Putu Supadma Rudana memasuki masa pengabdian ke 50 hari di DPR RI, sejak dilantik menjadi PAW (Pengganti Antar Waktu) Putu Sudiartana alias Leonk, 24 Agustus 2017 lalu. Memasuki 50 hari ini, Supadma Rudana mengaku serasa kerja 5 tahun lamanya. Pulang-pergi setiap pekan Supadma Rudana harus mengejar penugasan Fraksinya. Seperti apa ceritanya?

Ditemui NusaBali di sela-sela kunjungan dapil (daerah pemilihan) di Denpasar beberapa waktu lalu, Supadma Rudana masih nampak kelelahan. Didampingi staf DPR RI, begitu mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, Tuban, Badung, Supadma Rudana langsung menemui para komunitas media sosial yang digawangi beberapa anak-anak mahasiswa di Bali.

Pertemuan jelang tengah malam itu harus dilaksanakan. Belum lagi esok pagi-pagi sekali dia harus bertemu dengan seniman dan akademisi di Desa Ubud, Kabupaten Gianyar. “Saya harus mengejar target untuk membuat laporan kinerja kepada Fraksi,” ujar Supadma Rudana.

Maklum, begitu dilantik sebagai anggota DPR RI, Supadma Rudana sudah didrop langsung di Komisi III membidangi Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, BNN, KPK yang mengharuskan dia menyamai capaian rekan-rekannya sesama Fraksi Demokrat melakukan Kundapil (kunjungan dapil). Dia diwajibkan turun di 50 titik menemui masyarakat. Supadma Rudana hanya 2 pekan menyelesaikannya. Bagi Supadma Rudana bekerja dengan speed (kecepatan) tinggi harus dilakukan lagi seperti ketika dirinya menempuh kuliah di Amerika Serikat, beberapa tahun silam. “Kumpulkan minimal 100 orang untuk sosialisasi program DPR RI. Dengan waktu hanya Sabtu-Minggu tiap pekan, saya harus turun di 50 titik. Caranya Sabtu-Minggu pulang ke Bali, Senin sudah di Jakarta mengikuti kegiatan di DPR RI yang padat sampai dini hari,” kata politisi asal Desa Peliatan, Ubud, Kabupaten Gianyar ini.

Supadma Rudana pun merasa tertantang. Pekan pertama dia langsung menemui para seniman, pecalang, pelaku pariwisata, hingga pengurus ST (Sekaa Teruna) di Kecamatan Ubud, Gianyar. Bahkan dirinya juga harus melakukan aksi kemanusiaan dengan menemui para pengungsi Gunung Agung Karangasem, sebagai panggilan moral atas dasar Manyamabraya.

Ada 15 titik pengungsi yang ditengok dengan penyerahan bantuan kemanusiaan bersama relawan. Supadma Rudana temui pengungsi di Bangli, Gianyar, Klungkung dan Karangasem. Dia juga sempat sembahyang ke Pura Besakih yang ditutup karena status Awas Gunung Agung. Berkat pendekatan yang santun kepada petugas dan pamangku Pura Besakih, Supadma Rudana diizinkan untuk sembahyang selama 30 menit di Pura Besakih bersama relawan.

“Pikiran saya hanya satu, memperjuangkan aspirasi masyarakat secara penuh kerja keras tanpa lelah dan pararel dan tulus iklas,” ujar Supadma Rudana. Bagaimana dengan Bidang Komisi III? Supadma Rudana mengaku dapat pengalaman berharga. Bagaimana tidak, dia bukan pakar hukum. “Di Komisi III ini membuat saya malah lebih matang. Persaingan untuk menunjukkan kemampuan dengan anggota Komisi III yang sudah jago dan pengalaman jadi tantangan tersendiri, walaupun saya bukan pakar hukum,” ujar pria yang juga Ketua Pengda Karang Taruna Provinsi Bali ini.

Menurut Supadma Rudana di Komisi III dirinya mengawal penegakan hukum terhadap seni dan budaya, HAKI, pengawalan warisan luhur budaya yang mengalami pencurian dan pemalsuan. Penegakan hukum tanpa pandang bulu adalah keharusan dalam menyelesaikan masalah pemalsuan produk seni dan budaya. “Jadi 30 hari ini di Komisi III banyak pengalaman saya dapat. Ternyata seni dan budaya itu terkait dengan hukum. Itu pengalaman dan sebuah ilmu juga. Walaupun saya bukan orang hukum, saya orang yang setiap hari bergulat dengan seni dan budaya,” tegas alumni Universitas Webster Amerika Serikat ini.

Selain itu kata Supadma Rudana memahami dan mengenal kebersamaan dengan yudikatif dalam tata pemerintahan pengalaman luar biasa. “Saya merasakan bagaimana perjuangan penegakan hukum, mengawal supremasi hukum, mengawal program pemberantasan korupsi adalah tugas mulia,” tegas Wasekjen DPP Demokrat ini. *nat

Sumber tulisan : Nusa Bali, 22 Oktober 2017

Begitu ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum Karang Taruna Provinsi Bali periode 2017-2022 menggantikan Drs. I Ketut Rana, M.Si, Putu Supadma Rudana memutuskan untuk melaksanakan kepedulian sosial Sehati Berbagi ke Karangasem, Sabtu, 23 September 2017. Pemilihan berlangsung pada Temu Karya Daerah ke-IV Karang Taruna Provinsi Bali 2017, Jumat, 22 September 2017 di Dinas Sosial  Provinsi Bali.

“Ini adalah panggilan bagi karang taruna Bali untuk sehati berbagi simpati dan empati secara langsung pada saudara-saudara kita yang kini terpaksa mengungsi pasca Gunung Agung ditetapkan berstatus siaga,” ujar Putu Supadma. Sebagaimana diketahui, dalam sebulan terakhir Gunung Agung menunjukkan aktivitas kegempaan terbesar setelah terakhir kali meletus tahun 1963. Hingga saat ini, tercatat 9.421 warga Kabupaten Karangasem, Klungkung, dan Buleleng telah mengungsi ke berbagai daerah.

Temu Karya Daerah ke-IV Karang Taruna Provinsi Bali 2017 mengetengahkan tema “Memantapkan dan Meningkatkan Fungsi Komunikasi, Informasi, Koordinasi dan Kerjasama Antar Karang Taruna sebagai Upaya Mewujudkan Peran Karang Taruna sebagai Motor Penggerak Pembangunan”. Selain pemilihan Ketua Karang Taruna Provinsi Bali, Temu Karya Daerah ini mengagendakan pula pembuatan program kerja organisasi dan evaluasi kinerja.

Agenda ini dihadiri oleh Ketua Umum Karang Taruna Nasional, Didik Mukrianto SH., MH., serta perwakilan pengurus Karang Taruna  dari Kabupaten/Kota se-Bali.

Persoalan sosial menjadi fokus perhatian utama organisasi Karang Taruna. Dalam sambutan pertamanya sebagai Ketua terpilih, Putu Supadma menyatakan ingin lebih banyak berkontribusi dan memberi sumbangsih kepada masyarakat dalam bidang sosial.

“Ini merupakan tugas dan tanggungjawab yang mulia. Saya pribadi menyadari, bahwa panggilan sosial kita adalah mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Hal pertama yang akan kami lakukan di kepengurusan yang baru adalah mengajak Karang Taruna Provinsi Bali untuk terjun langsung membantu saudara-saudara kita, warga Karangasem, yang saat ini berada di lokasi pengungsian, “ ujar Putu Supadma yang juga anggota Komisi III DPR RI.

Pria kelahiran Denpasar, 23 April 1974 ini, juga mengungkapkan apresiasinya kepada kepengurusan Karang Taruna Provinsi Bali terdahulu. “Jajaran pengurus demisioner telah bekerja begitu maksimal. Kami di kepengurusan yang baru ingin bersinergi, membangun kebersamaan dengan berbagai pihak untuk terus berbuat dan berkontribusi untuk masyarakat Bali,” ungkap Putu Supadma yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia, menaungi lebih dari 400 museum seluruh Indonesia.

Apa yang diungkapkan Putu Supadma sejalan pula dengan harapan Drs. I Ketut Rana, M.Si., agar pengurus Karang Taruna Provinsi Bali terpilih mampu bekerjasama dalam kepengurusan yang baru. “Semua pengurus diharapkan dapat betul-betul memahami Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) Karang Taruna, di mana salah satu hal utamanya adalah bersama-sama pemerintah aktif serta berperan serta menanggapi berbagai permasalahan sosial yang ada,” sebut pria kelahiran Benoa, 10 Januari ini.

Ketut Rana menambahkan, dalam menjalankan Tupoksinya, utamanya dalam menangani permasalahan sosial, pengurus Karang Taruna dapat menerapkan tiga hal pokok. Pertama yakni preventif atau pencegahan, melalui berbagai kegiatan pembinaan bagi generasi muda dalam wadah ROK (Rekreasi, Olahraga dan Kesenian). Kedua berupa rehabilitasi, atau perbaikan serta pemulihan. Ketiga, pengembangan, dengan jalan memberikan motivasi serta ruang kepada generasi muda untuk berkreativitas serta mendorong tumbuhnya ekonomi produktif.

Adapun susunan kepengurusan baru masih digodok oleh tim formatur dan akan diselesaikan selambatnya dalam tiga pekan.

Sementara itu, Didik Mukrianto, SH., MH., selaku Ketua Karang Taruna Nasional, mengungkapkan posisi serta peran penting Karang Taruna sebagai salah satu pilar dari generasi muda dalam rangka menyongsong pembangunan ke depan bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah, termasuk bencana alam.

Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna diharapkan tampil di baris terdepan pengentasan masalah sosial yang ada di desa, menjadi penggerak roda pemerintahan desa, sekaligus sebagai teladan bagi generasi muda lain.