DENPASAR, NusaBali – Totalitas untuk hadir di tengah masyarakat ditunjukkan oleh anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Putu Supadma Rudana (PSR).

PSR usai turun menemui konstituen di dapil Bali, Minggu (10/9) mengatakan dalam pemaknaan HUT ke 16 Partai Demokrat, tidak ingin hanya diwarnai aksi-aksi turun ke masyarakat dengan cara instant. HUT Partai Demokrat ke 16 dijadikan moment untuk evaluasi program partai dan totalitas kader bersama rakyat secara berkelanjutan.

Supadma Rudana dalam acara turun ke dapil Bali, selain menemui para petani, juga hadir di arena Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar. Menurut Supadma kader Demokrat harus lebih dekat di tengah rakyat yang sedang membutuhkan solusi.

“Tagline Demokrat hadir memberi solusi, bantu rakyat dan kawal pemerintahan sangat tepat disampaikan Ketua Umum Demokrat Pak SBY. Ini moment tepat untuk lebih cepat berbaur dengan rakyat dan menyambung komunikasi lebih baik lagi untuk menyerap aspirasi mereka,” ujar PSR.

PSR memilih turun menemui para petani di Bali karena kalangan ini yang selama ini paling nyaring keluhannya. Pertanian Bali masih menjadi andalan ekonomi Bali. “Di Bali untuk pekan ini saya memilih turun menemui petani. Karena suara petani begitu nyaring dan tulus, apa masalah-masalah yang terjadi di bawah terungkap semua. Dan di sinilah kita hadir mencari solusi petani,” ujar Supadma Rudana yang menargetkan menemui konstituen di 50 titik sampai 6 pekan ke depan.

Politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini menyebutkan pertanian Bali menjadi kekuatan nusantara. Bali memiliki kawasan Subak Jatiluwih di Kabupaten Tabanan, yang selama ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Bali, namun juga multifungsi.

“Selain sebagai bentuk melestarikan adat dan budaya, pertanian Bali juga memberikan manfaat ekonomis bagi Bali untuk kepariwisataan. Pelestarian lingkungan dengan konsep Tri Hita Karana,” kata Supadma Rudana. Menurut Supadma Rudana, pertanian Bali dengan konsep Subak (organisasi dan sistem pengairan), dan mendapatkan pengakuan dunia sebagai Warisan Budaya Dunia dari UNESCO (United NastionsEducation, Scientific and Culture Organization) harus terjaga dengan baik. Karena itu sebuah pengakuan yang tiada tara harganya,” ungkap alumni Wesbter University Amerika Serikat yang juga Ketua Umum Museum Indonesia ini.

Supadma mengatakan saat ini ada beberapa masalah yang dihadapi petani di Bali. Mulai alih fungsi lahan pertanian, akibat regulasi yang tidak berpihak kepada petani. Kemudian fasilitasi untuk para petani yang masih tidak maksimal oleh pemerintah, terutama saat penjualan hasil produk pertanian. Kemudian masalah pajak tanah yang mencekik leher. ”Ini masalah-masalah yang kami dapatkan ketika terjun di Bali,” tegas Supadma Rudana.  Terus aksi nyata saat terjun kemarin?

“Buat sementara persoalan perbaikan irigasi organisasi Subak yang kami temui sudah kita siapkan bantuan perbaikan. Sementara regulasi masalah pajak yang tinggi tentu harus kita perjuangkan dengan menggedor pemegang kebijakan. Ini yang kita koordinasikan dengan stakeholder terkait,” pungkas pemilik Museum Rudana, Ubud, Gianyar ini. *nat

Sumber tulisan : Nusa Bali

Anggota Komisi X DPR-RI Putu Supadma Rudana menyerap aspirasi dari kalangan civitas akademika atau perguruan tinggi dalam upaya mendapatkan dana dari pemerintah pusat secara maksimal.

“Saya berinisiatif untuk menyelenggarakan rapat dengan para pimpinan perguruan tinggi di Bali. Langkah ini karena saya ingin menyerap aspirasi dari mereka, apa saja yang perlu diperjuangkan dalam dunia pendidikan di Bali,” kata Supadma Rudana di Denpasar, Rabu.

Menurut anggota DPR-RI yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan itu, pihaknya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan akademisi di Museum Rudana, Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, pada Selasa (3/10).

Kegiatan rapat tersebut dihadiri oleh civitas akademika dari Universitas Udayana, Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) dan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar. Yaitu Rektor ISI Denpasar Prof Dr. I Gde Arya Sugiartha, Wakil Rektor Universitas Udayana Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi Prof Dr. Ida Bagus Gede Wiyasa Putra dan sejumlah akademisi dari berbagai fakultas di Universitas Udayana (Unud).

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, berbagai aspirasi untuk memajukan dunia pendidikan di Bali untuk bisa diperjuangkan oleh para politikus di Senayan, Jakarta dalam upaya memajukan pendidikan di Pulau Dewata.

Prof Dr Ida Bagus Wyasa Putra menyampaikan bahwa Universitas Udayana memiliki rumah sakit, namun saat ini belum bisa beroperasi optimal, karena masih membutuhkan anggaran dari kementerian agar bisa terpenuhi.

“Rumah sakit perguruan tinggi yang dibangun dengan dana pusat belum bisa beroperasi, oleh karena itu kami minta kepada anggota Komisi X DPR RI daerah pemilihan Bali supaya bisa diperjuangkan di pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor ISI Denpasar Arya Sugiartha mengatakan dengan rapat dengar pendapat itu, harapnya supaya diperjuangkan anggaran (APBN) untuk pengembangan ISI Denpasar. Termasuk juga ada strategi menarik mahasiswa dari luar negeri belajar ke Bali.

“Kami minta anggaran diperjuangkan oleh Pak Supadma Rudana selaku wakil rakyat dari dapil Bali yang duduk di Komisi X. Kami sama-sama menggaungkan di pusat, karena mahasiswa asing bisa lebih banyak menempuh ilmu ke Bali. Kalau dulu kami mengirim mahasiswa ke Swiss nanti kita berharap dengan bersinergi bersama-sama mahasiswa luar negeri ke Bali lebih banyak,” ujar Wyasa Putra.

Dengan kondisi tersebut, Supadma Rudana mengatakan pihaknya akan menjembati perjuangan perguruan tinggi di Bali untuk mendapatkan kucuran anggaran dari pusat.

“Kami ingin dunia pendidikan di Bali berkembang. Termasuk rencana menyasar `World Class University` yang berstandar dunia, karena itu kami mencoba membuat rapat kali ini guna menyerap aspirasi di masing-masing perguruan tinggi tersebut. Tentunya gagasan ini harus diperjuangkan semaksimal mungkin. Aspirasi itu yang akan kami jadikan rekomendasi komprehensif di Komisi X DPR,” ucap politikus Partai Demokrat itu.

Supadma Rudana yang juga Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini menyebutkan masing-masing pergurun tinggi sudah punya hubungan kerja sama. Seperti Univeristas Udayana dan ISI dengan Kemenristekdikti, STP dengan Kementerian Pariwisata.

“Yang akan jadi kebutuhan masing-masing perguruan tinggi ini harus ada fasilitasi. Saya mencoba menjembati, apa yang dibutuhkan. STP, Unud dan ISI ini mewakili pergurun tinggi di Bali. STP, ISI dan Unud adalah baromater universitas atau perguruan tinggi di Bali. Nanti dengan perguruan tinggi lainnya di Bali kami juga siap kalau nanti ada aspirasi,” ujar Wakil Sekjen DPP Demokrat ini.

Supadma Rudana mendorong kemajuan pendidikan di Bali agar terus maju. Terlebih Pulau Bali menjadi tujuan pariwisata dunia, sehingga sektor lainnya juga harus mampu setara dengan dunia yang sudah maju.

“Kami ingin orang asing belajar ke Bali, baik soal pariwisata maupun kebudayaan. Kalau sekarang kami kirim mahasiswa, nanti kita balik negara lain kirim mahasiswanya belajar ke Indonesia (Bali). Karena ini jelas akan memberikan nilai tambah. Jadi Bali bukan hanya karena destinasi turis, tetapi juga dengan bidang pendidikanya. Saat ini mahasiswa asing yang belajar di Bali sekitar 1.500 orang. Ini masih sangat sedikit,” kata Supadma Rudana.(WDY)

Sumber tulisan: Antara Bali

Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat DPR RI, Putu Supadma Rudana (PSR) makin gencar turba (turun ke bawah) di setiap akhir pekan. Supadma Rudana merambah berbagai komunitas kalangan anak-anak muda dari berbagai profesi. Mulai penggiat olahraga sepeda, yoga, pecalang hingga usaha kuliner tradisional Bali.

Politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang turun pada 17-18 September 2017 menemui komunitas penggiat yoga di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar dan olahraga sepeda di Pantai Sanur, Denpasar Selatan. Selain itu Supadma juga getol melakukan dialog dengan para praktisi usaha kuliner di Pantai Sanur sembari berbaur dengan kalangan masyarakat.

Setelah merambah Denpasar, PSR bertemu dengan kalangan anak-anak muda yang sebagian besar terlibat sebagai Pecalang (petugas keamanan tradisional milik Desa Adat) di Kabupaten Gianyar. Supadma Rudana memotivasi para komunitas yang ditemui termasuk sambil menyerap aspirasi dari mereka untuk diperjuangkan dalam kapasitas sebagai wakil rakyat Bali di Senayan.

Seperti saat bertemu dengan kelompok sepeda dan yoga di kawasan Pantai Sanur, Supadma Rudana Menyapa para pelaku olahraga yang rutin melaksanakan kegiatan di kawasan ini. “Saya mendukung kegiatan anak-anak muda reemaja ini. Karena dengan padat kegiatan di hari libur mereka ini sudah bisa menghindari diri dari kegiatan negatif”, ujar alumni Universitas Webster, Amerika Serikat ini, selasa (19/9) kemarin.

Supadma Rudana menyebutkan kegiatan penggiat olahraga sepeda di kawasana Pantai Sanur dan komunitas yoga di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar yang ditemui perlu ada regulasi dan perizinan yang mudah. Terutama soal lokasi dan tempat yang memadai.

“Aspirasi yang saya tangkap dari penggiat yoga ini adalah izin lokasi yang memadai perlu diberikan supaya mereka bisa lebih mudah melakukan kegiatan. Yoga ini adalah kegiatan yang sudah mendunia dan digandrungi masyarakat,” tegas Supadma Rudana. Sementara di beberapa pelaku usaha kuliner di Pesisir Pantai Sanur, Denpasar Selatan, masalah yang ditemui Supadma Rudana adalah masalah kurangnya modal usaha menjadi aspirasi mereka.

“Modal usaha ini menjadi persoalan. Pedagang kuliner ini rata-rata usaha kecil yang sebenarnya bisa memajukan perekonomian masyarakat yang ada di Bali. Di sini perlu difasilitasi dengan lembaga terkait dan kami akan memfasilitasi,” tegas putra senator Nyoman Rudana periode 2004-2009 ini.

Mengakhiri roadshownya kepada konstituen, Supadma Rudana melakukan pertemuan dengan anak-anak muda yang sebagian besar menjadi pecalang di Desa Adat di Kabupaten Gianyar. Supadma Rudana mengaku salut, sebab anak-anak muda yang peduli dengan keamanan Bali rela mengabdi menjaga keamanan meskipun tidak mendapatkan gaji.

Polisi tradisional Bali yang tugasnya mengamankan kegiatan berkaitan dengan adat, upacara keagamaan ini secara langsung melestarikan adat dan budaya Bali dan memberdayakan kekuatan anak-anak muda, Supadma Rudana saat itu memberikan bantuan berupa HT (Handy Talky) sebanyak 18 buah supaya kerja pecalang menjadi lebih efektif dan efisien dalam berkomunikasi melaksanakan tugasnya.

Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) melakukan penggantian antarwaktu (PAW) terhadap dua anggota, yakni Luther Kombong dari Fraksi Partai Gerindra dan Putu Sudiartana dari Fraksi Partai Demokrat.

Pembacaan sumpah jabatan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan pada sidang paripurna, Kamis (24/8/2017).

“Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai demgan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Taufik saat memandu sumpah jabatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Anggota pertama yang dilantik adalah Putu Supadma Rudana dari daerah pemilihan Bali menggantikan I Putu Sudiartana.

Adapun Putu Sudiartana telah divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta. Putu juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hakim menilai Putu terbukti menerima uang Rp 500 juta dari pengusaha Yogan Askan. Uang itu terkait pengusahaan dana alokasi khusus (DAK) kegiatan sarana dan prasarana penunjang Provinsi Sumatera Barat, pada APBN-P 2016.

Selain suap, Putu juga dinilai terbukti menerima gratifikasi yang jumlahnya sebesar Rp 2,1 miliar dan 40.000 dollar Singapura.

Sementara satu anggota lainnya yang juga dilantik adalah G Budi Satrio Djiwandono dari daerah pemilihan Kalimantan Timur. Budi Satrio menggantikan Luther Kombong yang meninggal dunia di Singapura pada Juni lalu.

Budi Satrio merupakan putra dari mantan Gubernur Bank Indonesia Soedrajad Djiwandono dan keponakan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sumber Teks & Foto : Kompas.com

Jakarta – DPR resmi melakukan pelantikan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Politikus Partai Demokrat (PD) I Putu Sudiartana resmi digantikan Wasekjen PD Putu Supadma Rudana.

PAW tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna siang ini di gedung DPR, Kamis (23/8/2017). PAW dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

“Putu Supadma Rudana menggantikan I Putu Sudiartana F-PD dari daerah pemilihan Bali,” kata Taufik.

Selain PAW anggota F-PD, DPR juga melantik PAW anggota F-Gerindra Luther Kombong yang meninggal dunia. Pengganti Luther ialah politikus muda Budisatrio Djiwandono.

“PAW Budisatrio Djiwandono menggantikan Luther Kombong F-Gerindra daerah pemilihan Kalimantan Timur,” jelas Taufik.

Acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sumpah dengan agama masing-masing. Putu beragama Hindu, sedangkan Budisatrio beragama Katolik.

“Saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili,” kata keduanya membacakan sumpah dipimpin Taufik.

Usai pelantikan, suasana ruang paripurna cukup riuh. Ucapan selamat untuk anggota DPR baru itu terdengar.

Budisatrio pun menemui rekan-rekannya di luar ruang sidang. Dia lalu melakukan sesi foto bersama.

Sumber :demokrat.or.id

JAKARTA, BALIPOST.com – Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Putu Supadma Rudana resmi menggantikan Putu Sudiartana sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Selain Supadma, DPR juga melantik politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) G. Budi Satrio Djiwandono yang menggantikan rekan separtainya, Luter Kombong.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan pada rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (24/8).  Putu Supadma Rudana dilantik menjadi anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan tahun 2014-2019.

Sebelum pelantikan dan pengambilan sumpah, Taufik Kurniawan meminta persetujuan anggota DPR yang hadir di dalam rapat paripurna. “Apakah rapat paripurna menyetujui untuk didahului pelantikan Anggota Penggantian Antar Waktu?” tanya Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan selaku pimpinan rapat. “Setuju,” jawab para anggota DPR serempak.

Taufik kemudian memandu pengambilan sumpah jabatan keduanya. Putu Supadma disumpah berdasarkan agama Hindu, sedangkan Budi Satrio disumpah berdasarkan agama Katolik.

Usai pengambilan sumpah, Taufik berharap kepada keduanya bisa memperkuat tugas konstitusional DPR.  “Kita semua, seluruh pimpinan dan anggota dewan mengucapkan selamat atas anggota yang baru saja dilantik, semoga dengan bergabungnya saudara, akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas konstitusional dewan,” kata Taufik.

Upacara pelantikan anggota DPR PAW sisa masa keanggotaan 2014 – 2019 diawali dengan pembacaan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 dan Nomor 92 tahun 2017 tentang peresmian antar waktu anggota DPR dan anggota MPR.

Sesuai dengan ketentuan perundangan, sumpah jabatan yang diucapkan mengandung tanggung jawab pada bangsa dan negara. Serta tanggung jawab memelihara dan menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. “Sumpah ini adalah janji pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan manusia yang harus ditepati dengan penuh kejujuran,” pesan Taufik.

Saat membacakan sumpah jabatan, Putu Supadma dan Budi Satrio menyatakan akan menjalankan ketentuan perundangan yang ada. “Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan,” kata Supadma dan Budi Satrio.

PAW Supadma yang mengucapkan sumpah pertama merupakan anggota MPR/DPR dari daerah pemilihan Bali menggantikan I Putu Sudiartana.

Adapun Putu Sudiartana telah di vonis enam tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta. Majelis hakim juga mewajibkan Sudiartana membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai Putu Sudiartana terbukti menerima uang Rp 500 juta dari pengusaha Yogan Askan. Uang itu terkait pengusahaan dana alokasi khusus (DAK) kegiatan sarana dan prasarana penunjang Provinsi Sumatera Barat, pada APBN-P 2016. Mantan Wakil Bendara umum Partai Demokrat itu juga dinilai terbukti menerima gratifikasi yang jumlahnya mencapai Rp 2,1 miliar dan 40.000 dollar Singapura.

Sementara Budi Satrio Djiwandono merupakan keponakan dari Ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dia mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur. Budi Satrio menggantikan Luther Kombong yang meninggal dunia di Singapura pada Juni lalu.(hardianto/balipost)

Sumber : Bali Post