DENPASAR, NusaBali – Dua politisi beda partai sesama asal Gianyar, I Nyoman Parta (PDIP) dan Putu Supadma Rudana (Demokrat), akan berebut aspirasi krama Bali dengan sama-sama duduk di Komisi X DPR RI 2019-2024. Keduanya diprediksi akan ditugaskan induk partainya untuk duduk di Komisi X yang membidangi pariwisata, ekonomi kreatif, adat, seni, budaya, pendidikan, pemuda, olahraga.

Nyoman Parta adalah politisi asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar yang baru pertama kali lolos ke DPR RI dari PDIP Dapil Bali dalam Pileg 2019. Nyoman parta lolos dengan raihan 170.629 suara. Sebelumnya, Nyoman Parta dua periode secara beruntun jadi Ketua Komisi IV DPRD Bali (membidangi pendidikan, seni, adat, bidaya) yakni 2009-2014 dan 2014-2019.

Sedangkan Putu Supadma Rudana adalah politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar yang kini menjabat Wakil Sekjen DPP Demokrat. Supadma Rudana adalah incumbent yang sebelumnya duduk di Komisi X DPR RI 2017-2019 dengan status PAW, menggantikan Putu Sudiartana yang ditangkap KPK. Dalam Pileg 2019, Supadma Rudana lolos lagi ke DPR RI dari Demokrat Dapil Bali dengan pero-lehan 38.624 suara.

Supadma Rudana dan Nyoman Parta lolos ke DPR RI Dapil Bali 2019-2024 hasil Pileg 2019, bersama 7 politisi lainnya. Mereka masing-masing I Made Urip (incumbent PDIP/asal Tabanan), IGA Rai Wirajaya (incumbent PDIP/asal Denpasar), IGN Alit Kesuma Kelakan (new comer PDIP/asal Denpasar), I Wayan Sudirta (new comer PDIP/asal Karangasem), I Ketut Kariyasa Adnyana (new comer PDIP/asal Buleleng), Gede Sumarjaya Linggih (incumbent Golkar/asal Buleleng), dan AA Bagus Adhi Mahendra Putra (incumbent Golkar/asal Badung). Mereka akan dilantik sebagai DPR RI 2019-2024 pada 1 Oktober 2019 mendatang.

Nyoman Parta mengaku sudah final ingin duduk di Komisi X DPR RI 2019-2024 nanti. “Saya sudah minta kepada Ketua DPD PDIP Bali Pak Wayan Koster untuk bisa ditugaskan di Komisi X DPR RI,” ujar Nyoman Parta saat ditemui NusaBali seusai perpisahan dengan pegawai kontrak DPRD Bali di Kantin Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (9/9).

Parta mengaku bidik Komisi X DPR RI, dengan alasan sebagai komitmen mengawal adat, budaya, pendidikan, dan kepariwisataan. “Bali dengan pariwisatanya sangat lekat dan identik dengan Komisi X. Juga berkaitan dengan bidang adat, seni budaya, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Jadi saya konsisten kawal adat budaya dan pariwisata di Komisi X. Mudah-mudahan, saya diizinkan untuk duduk di Komisi X,” tegas Parta.

Selama ini, Parta memang lebih banyak bergelut urusan pendidikan dan adat budaya dengan jabatan sebagai Ketua Komisi IV DPRD Bali. Selain itu, Parta juga yang menggawangi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dengan menjabat sebagai Ketua Pansus Raperda Desa Adat di DPRD Bali.

Jika harapan Parta terwujud, maka nantinya akan ada 2 anggota DPR RI Dapil Bali 2019-2024 yang duduk di Komisi X. Sebab, Supadma Rudana juga hampir dipastikan akan kembali ditugasi Demokrat duduk di Komisi X. Sebelumnya, sempat ada 3 anggota DPR RI Dapil Bali yang duduk di Komisi X periode 2017-2018. Selain Supadma Rudana, juga ada Wayan Koster (politisi PDIP yang kini Gubernur Bali) dan IB Putu Sukarta (dari Gerindra). Belakangan, Gus Sukarta (yang notabene Ketua DPD Gerindra Bali) mendadak dialihkan partainya ke Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur.

Sementara itu, Supadma Rudana menyambut positif rencana bergabungnya Nyoman Parta di Komisi X DPR RI 2019-2024. Dengan begitu, diharapkan daya dobrak dan daya kawal seni, budaya, dan pariwisata Bali di pusat akan semakin kuat.

“Ini berita bagus, sehingga nantinya daya kawal Bali untuk bidang pariwisata, adat, dan budaya di pusat semakin kuat,” ujar Supadma Rudana yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) saat dikonfirmasi NusaBali di sela turun menyerap aspirasi masyarakat di Desa Wisata Penglipuran, Kecamatan Bangli, Senin kemarin.

Supadma menyebutkan, sampai saat ini dirinya belum ada minta kepada DPP Demokrat untuk penugasan kembali di Komisi X DPR RI. Yang jelas, Supadma siap didistribusikan di mana saja. Tapi, bisa kembali diberikan tugas duduk di Komisi X, itu lebih bagus lagi. “Kalau di Komisi X, tentu kita bisa sama-sama dengan Pak Nyoman Parta. Kalau tidak di Komisi X, kita juga sama-sama berjuang untuk Bali,” terang putra dari mantan anggota DPD RI Dapil Bali 2004-2009, I Nyoman Rudana ini.

Menurut Supadma, 9 anggota DPR RI Dapil Bali hasil Pileg 2019 tentunya sama-sama mengawal aspirasi rakyat Bali. Tidak ada kompetisi politik di Senayan, tapi perjuangan bersama yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat Bali. “Bagi saya, justru bagus kalau 9 anggota DPR RI Dapil Bali bisa merata sebarannya di berbagai Komisi, sehingga semua aspek terkawal,” katanya. *nat

(Nusa Bali, 10 September 2019)

Jakarta— Partai Demokrat masih meyakini peluang munculnya poros ketiga tetap terbuka lebar. Menurut Deputi Media dan Humas Kogasma Demokrat, Putu Supadma Rudana, poros ketiga masih menjadi salah satu opsi bagi partainya.

“Tentu itu (poros ketiga) merupakan salah satu opsi. Masih terbuka juga berkoalisi dengan kubu Jokowi (Presiden Joko Widodo) maupun Prabowo (Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto),” kata Putu kepada rilis.id, Senin (16/7/2018).

Saat ini, lanjut Putu, segala opsi koalisi masih tetap terbuka bagi Demokrat. Apalagi, lanjut dia, dalam politik segala kemungkinan masih bisa terjadi sampai pada menit-menit terkahir pendaftaran capres-cawapres di Pilpres 2019.
“Sampai dengan batas waktu akhir yakni 10 Agustus dan sampai di injury time, pasti masih dinamis,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, Demokrat tetap melakukan komunikasi yang positif terhadap poros Jokowi dan Prabowo. Sehingga, tak menutup kemungkinan juga partainya itu pada akhirnya bergabung di salah satu koalisi parpol tersebut.

“Kita kan selalu berkomunikasi baik dengan semua pihak guna menemukan opsi terbaik itu,” ungkapnya.
Dia menegaskan, pihaknya memang masih membutuhkan waktu untuk memutuskan arah koalisi Demokrat di Pilpres 2019 nanti.

Salah satu alasannya, imbuh dia, Demokrat perlu menyamakan visi dengan sejumlah parpol yang akan diajak berkoalisi tersebut

“Jadi kita memang masih menyamakan visi. Dan, Partai Demokrat juga punya syaratnya,” tandasnya.
Editor: Andi Mohammad Ikhbal

Sumber: RILIS.ID

Terkikisnya nilai-nilai moral, mempengaruhi nilai-nilai kebangsaan, dan adanya indikasi masuknya ideologi asing melalui anak-anak muda di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) harus dicegah semua elemen masyarakat.

Anggota DPR/MPR RI dapil Bali, Putu Supadma Rudana mendapatkan mandat turun di masyarakat melaksanakan sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, 11-12 Februari 2018. Menurut politisi senior Partai Demokrat ini perlu Transfer Knowledge dan Transfer of Value untuk menguatkan nilai-nilai berbangsa dan bernegara bagi generasi muda.

Supadma Rudana mengatakan sosialisasi 4 Pilar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945, Negara Kesatuan Replublik Indonesia dan Bhinekka Tunggal Ika menjadi tanggungjawab MPR RI bekerjasama dengan grassrooth untuk bersinergi supaya membumi dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

“Sosialisasi 4 pilar ini untuk penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan sesuai dengan nilai- nilai Pancasila, UU Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jelas, 4 pilar ini akan terus dibumikan di kalangan generasi muda kita. 4 pilar ini menjadi panduan generasi muda kita. Inilah tugas kami turun ke bawah ke akar rumput,” ujar Supadma Rudana.

Politisi asal Desa Peliatan, Ubud, Kabupaten Gianyar ini mengatakan dengan adanya fenomena masuknya ideologi asing, paham-paham radikal, budaya-budaya asing yang berdampak dengan terpengaruhnya generasi muda, komitmen dan konsisten untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dengan penguatan 4 pilar berbangsa dan bernegara makin penting dan menjadi wajib. Sehingga generasi muda bangsa ini makin kuat pemahamannya akan nilai-nilai kebangsaan dengan 4 pilar tersebut. “Perlu ada transfer knowledge ( transfer pengetahuan) dan transfer of value (transfer nilai) moral dan kebaikan. Kami di MPR RI akan terus bersinergi untuk penguatan 4 pilar ini di daerah. Sesuai dengan tugas dan kewenangan kami akan turun terus menerus,” ujar Wasekjen DPP Demokrat ini.

Supadma Rudana menegaskan terkikisnya nilai-nilai kebangsaan juga makin merembet dengan kejadian maraknya perilaku pelanggaran hukum, intoleran, main hakim sendiri dan makin maraknya perilaku korupsi. “Tidak ada pilihan lain, 4 pilar ini harus menyusup ke relung hati sanubari generasi muda kita,” tegas putra mantan senator Nyoman Rudana ini. Pancasila misalnya kata Supadma Rudana sebagai pondasi atau dasar, berbangsa dan bernegara. “Pancasila menjadi kekuatan utama bangsa dan NKRI,” tegas Supadma Rudana dalam sosialisasi 4 pilar yang diikuti para akademisi dan tokoh masyarakat ini. (7 nat)

Sumber: Nusa Bali, 17 Februari 2018

BALI – Anggota Komisi X DPR Putu Supadma mengelilingi desa desa guna mensosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada masyarakat. Hal ini penting guna meneguhkan pemahaman pada masyarakat di pelosok tentang Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI secara baik dan benar.

Jika selama ini sosialisasi 4 pilar banyak dilakukan di sekolah, instansi dan kampus, maka PSR melakukan ini di desa-desa. Sehingga masyarakat bisa memahaminya secara langsung.

“Saya selaku anggota DPR dan MPR senatiasa memberikan pemahaman yang utuh tentang Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI kepada masyarakat. Ini penting untuk memperkuat identitas bangsa dan memperkuat nasionalisme di masyarakat akar rumput,” ujar Putu Supadma Rudana saat melakukan sosialisasi empat pilar di Dusun Segah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Bali pada Senin, (23/04/2018) lalu.

Putu Supadma menuturkan saat ini identitas bangsa dan nasionalisme perlu diperkuat seiiring dengan era globalisasi dan persaingan bebas yang membutuhkan sikap cinta tanah air agar mampu tetap bertahan. Karena urgensinya sosialisasi empat pilar ini, PSR, sapaan akrabnya konsisten menemui warga hingga ke desa-desa. Sehingga pemahaman empat pilar berbangsa ini mengakar hingga desa-desa dapat diteguhkan.

“Dalam memberikan pemahaman pentingnya nasionalisme, saya mendatangi desa desa agar masyarakat hingga ajar rumput dapat memahami secara benar. Kita selama ini waspada terhadap masuknya paham radikalisme yang merusak NKRI, oleh karenanya ini adalah langkah preventif dalam mengantisipasi paham radikalisme tumbuh di desa-desa,” jelas Putu Supadma.

Meski demikian, Putu menegaskan hampir sebagian masyarakat Bali sudah mengimplementasikan nilai-nilai pancasila. Hal-hal mendasar seperti sikap kemanusiaan dan tolong menolong sudah dilakukan di Bali seperti kasus erupsi Gunung Agung beberapa bulan lalu. Masyarakat Bali dari berbagai kalangan berbondong-bondong datang ke Karangasem untuk memberikan bantuan.

“Nilai-nilai Pancasila sebenernya sudah diimplementasikan disini, sepertu pada saat erupsu Gunung Agung, nilai kemanusiaan sangat kental disini. Banyak masyarakat berbondong-bondong memberi bantuan. Hanya saja untuk meneguhkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila itu, saya melakukan sosialiasasi empat pilar ini hingga desa-desa,” tutupnya.

Masyarakat Dusun Segah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang yang menerima kedatangan PSR ini cukup antusias dan memberikan apresiasi atas perhatian PSR dalam upaya meneguhkan pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. (kar)

Sumber: lintasparlemen.com

BALI – Anggota Komisi X DPR RI Putu Supadma Rudana mendorong ekonomi kerakyatan menjadi pilar utama untuk menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Jika pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh maka secara otomatis rakyat akan ikut sejahtera.

Selain itu, lanjut Putu, pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkatkan daya saing UMKM, termasuk bantuan permodalan. Sehingga perlu mengajakan masyarakat untuk mengkonsumsi produk lokal untuk memacu pertumbuhan nasional di tengah terjadinya menurunan daya beli masyarakat tersebut.

Untuk itu, Putu menggelar Rapat Dengar Penapat (RDP) dengan masyarakat Dusun Segah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Selasa, (24/04/2018) lalu dengan tema ‘Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pilar Utama Penyokong Ekonomi Nasional.’

“Masyarakat saat ini mengeluhkan adanya penurunan daya beli dan harga yang tidak stabil. Karena itu saya hadir di sini menyerap aspirasi, menerima keluhan dan memperjuangkannya saat rapat dengan pemerintah pusat,” kata Putu.

Politisi Demokrat ini meminta, pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk menaikan daya beli masyarakat. Ia berjanji, pihaknya di DPR akan berusaha menjadi playmaker dalam menyelesaikan permasalahan ini berkerjasama dengan pihak pemerintah.

“Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih sulit sehingga diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu memberikan solusi yang praktis untuk membantu masyarakat dan menaikkan daya beli masyarakat, paparnya. (kar)

Sumber: https://www.lintasparlemen.com

Anggota Komisi X DPR RI Putu Supadma Rudana menuturkan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 adalah momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah wajib memberikan kontribusi maksimal dalam pembangunan sistem pendidikan nasional yang baik dan komprehensif. Putu mengaku saat kunjungan kerja daerah menemukan sarana dan prasarana sekolah yang tidak layak.

“Kita ketahui banyak kendala pendidikan terjadi di sana sini, seperti sarana ruang kelas dan laboratorium yang tidak layak. Juga terjadi darurat guru, karena banyaknya sekolah yang mengalami kekurangan guru. Serta proses pengangkatan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum terpola secara baik,” ujar Putu dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (2/5/2018).

Atas banyaknya persoalan tersebut, melalui tugas dan fungsi DPR, Putu akan berjuang demi peningkatan mutu, sistem dan sarana prasarana pendidikan tersebut. “Komisi X DPR RI senantiasa berjuang demi peningkatan mutu sistem dan sarana prasarana pendidikan,” tegasnya.

Melalui Hardiknas 2018 ini, politisi Partai Demokrat itu berharap peningkatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan bukan hanya slogan, tapi harus merupakan aksi nyata dan konkret dalam meningkatkan mutu sistem sarana dan prasarana pendidikan diseluruh Indonesia.

“Mementum menata dan membenahi dan sinergi utuh antara semua stakeholder pendidikan dan peran pemangku kepentingan pendidikan nasional wajib menyikapinya secara serius, karena Indonesia sudah darurat pendidikan dan darurat guru,” ungkapnya.

Politisi dapil Bali ini juga mengingatkan agar senantiasa meneguhkan kembali semangat Ki Hajar Dewantara yakni Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani yang memiliki makna tersirat sebagai figur seseorang yang baik adalah disamping menjadi suri tauladan atau panutan, tetapi juga harus mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral dari belakang, agar orang – orang disekitarnya dapat merasa situasi yang baik dan bersahabat. (hs/sf)

Sumber: Parlementaria (http://www.dpr.go.id)

Denpasar (Nusa Bali). Anggota Komisi X DPR RI dari dapil Bali, Putu Supadma Rudana yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, seni budaya, pariwisata, perpustakaan dan ekonomi kreatif menggelontor beasiswa tahun anggaran 2018 ke Bali.

Bantuan beasiswa dari APBN Tahun 2018 ini disiapkan sampai 17.000 orang mulai dari SD, SMP, SMA/SMK dan mahasiswa.Supadma Rudana kepada NusaBali, Selasa (1/5) siang mengatakan beasiswa yang digelontor untuk Bali adalah hasil perjuangan di Senayan untuk krama Bali dalam memajukan pendidikan.

“Tahun ini kabar baik bagi anak-anak kita di Bali. Kita perjuangkan beasiswa untuk anak-anak di Bali sebanyak 17.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMA/SMK dan mahasiswa dalam program Bidikmisi. Tahun 2018 ini sudah jalan dan beberapa paket sudah kita serahkan di desa-desa,” ujar Supadma Rudana.

Sebanyak 17.000 beasiswa tersebut sangat membantu dunia pendidikan di Bali, di mana banyaknya anak-anak masih banyak belum tersentuh bantuan pendidikan. “Ini jumlahnya masih kecil. Pendidikan itu sepenuhnya harus menjadi tanggungjawab pemerintah. Karena kalau pendidikan kita tidak diurus serius, bagaimana SDM (Sumber Daya Manusia) kita bisa berkualitas dan bersaing di tingkat global. Jadi kami kawal betul ini di Senayan. Bagi kita harusnya pendidikan itu gratis untuk seluruh lapisan masyarakat. Itu hak dasar warga negara,” tegas Supadma Rudana.

Beasiswa untuk krama Bali ini menurut Supadma Rudana adalah komitmen memperjuangkan anak-anak kurang mampu di Bali, terutama yang berada di kabupaten/kota dengan tingkat ekonomi masih rendah. “Yang kita sasar adalah Kabupaten Karangasem, Bangli, Buleleng, dan Klungkung. Kita sudah kerahkan tim untuk melakukan pendataan kepada anak-anak kurang mampu. Sebagian paket-paket beasiswa ini sudah kami serahkan di Karangasem dalam RDP 24-26 April lalu. Nanti akan terus bertahap kita gelontor,” ujar Supadma Rudana.

Supadma Rudana satu-satunya anggota DPR RI dapil Bali di Komisi X, setelah 2 rekannya sesama wakil Bali meninggalkan Komisi X karena berbagai alasan. Mereka yang meninggalkan Komisi X adalah Ida Bagus Putu Sukarta (Fraksi Gerindra) yang pindah ke Komisi V membidangi infrastruktur, perhubungan dan I Wayan Koster (Fraksi PDIP) yang maju ke Pilgub Bali 2018.

“Jadi masyarakat Bali masih bersyukur ada wakil di Komisi X, karena perjuangan untuk anak-anak kurang mampu untuk menempuh pendidikan bisa kita suarakan di pusat dan tahun 2018 kita bisa dapatkan program ini,” ungkap Wasekjen DPP Demokrat ini. Untuk sampainya program ini ke masyarakat Supadma Rudana sendiri sudah membuka rumah aspirasi di Ubud, Gianyar. *nat

Sumber: Nusa Bali edisi 2 Mei 2018